Kepala Dinas Dilarang Kunker - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Kepala Dinas Dilarang Kunker

Kepala Dinas Dilarang Kunker

Written By Mang Raka on Rabu, 07 September 2016 | 19.28.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Dampak dari penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, membuat Karawang kehilangan Rp 56 miliar setiap bulannya. Bahkan, selama empat bulan kedepan Karawang harus menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp 226 miliar.
Namun, hal itu tidak menjadi persoalan bagi Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamakhsyari. Di sela-sela kegiatan Pramuka di Lemahabang, dia tidak menampik adanya penundaan DAU hingga membuat Karawang kekurangan anggaran sekitar Rp 226 miliar. Menurutnya, Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meningkatkan anggaran untuk konstruksi, meski di sektor yang lain ada pemangkasan.
Sebagai mantan anggota DPRD yang bergelut selama 6 tahun di Badan Anggaran (Banggar), Jimmy menandaskan, penundaan DAU ini tidak ada masalah. Caranya dengan memperbanyak ruang belanja langsung dan mempersempit belanja tidak langsung. "Saya 6 tahun di Banggar, sebenarnya penundaan DAU ini tidak ada masalah kalau anggaran di kita itu didesain untuk perbanyak ruang belanja langsung," katanya.
Ketua DPC PKB Karawang ini menambahkan, penyempitan belanja tidak langsung ini harus dilakukan. Misalnya, kepala dinas tidak perlu kunjungan kerja (kunker) keluar kota seperti anggota DPRD. "Itu hal-hal yang tidak penting dilakukan dalam situasi seperti sekarang ini, saya meminta dinas menyudahi kunjungan kerja yang menghasilkan output maupun outcome seperti apapun, berikan saja pada anggota legislatif," tandasnya.
Karena anggota dewan punya fungsi budgeting, sehingga bisa membandingkan hasil kunkernya dari wilayah A dengan wilayah B. "Mohon maaf, gak penting kepala dinas dalam kondisi saat ini melakukan kunjungan kerja. Berikan saja pada dewan yang punya fungsi budgeting," ungkapnya.
Ditanya kaitan pemangkasan DAU bagi Karawang yang sudah menyandang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibanding Purwakarta yang justru bebas dari pemangkasan DAU, Jimmy memilih tidak berkomentar banyak. "Kenapa Karawang dipangkas dan Purwakarta tidak? Lah soal itu tanyakan saja ke ibu Bupati, bukan wewenang saya," ucapnya.
Terpisah, fungsionaris DPD Partai Golkar Karawang Muslim Hafiz mempertanyakan DAU untuk Kabupaten Karawang yang dipotong lebih dari Rp 200 miliar oleh pemerintah pusat, sedangkan kabupaten lain seperti Kabupaten Purwakarta tidak dipotong. Dia menduga, ada kaitannya dengan minimnya penyerapan anggaran. Dirinya juga menduga, bisa jadi karena Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kurang sesuai standar pemerintah. "Yang jelas, dampak penundaan DAU ini berimplikasi pada anggaran yang berbasiskan kepentingan masyarakat," katanya.
Meski begitu, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Karawang fokus menggarap program-program prioritas. Dalam artian, mengenyampingkan program yang menyedot banyak anggaran, tapi implikasinya terhadap masyarakat minim. Disamping itu, menurut Muslim, pemkab bisa menyiasatinya dengan melakukan inovasi. Semisal menggandeng pihak agar program-program prioritas dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk menerapkan efisiensi anggaran keuangan. "Bila perlu program-program yang memboroskan anggaran dihapus saja," ujarnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template