Kepala Desa Tidak Dapat Jatah Dana Bagi Hasil - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kepala Desa Tidak Dapat Jatah Dana Bagi Hasil

Kepala Desa Tidak Dapat Jatah Dana Bagi Hasil

Written By Mang Raka on Senin, 19 September 2016 | 13.30.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi pajak dan retribusi daerah, menjadi sorotan kepala desa baru-baru ini. Selain mulai dikucurkan tahun ini, DBH yang akan mengguyur Rp 120-200 jutaan perdesa itu teralokasi tanpa pembangunan fisik. Sedikitnya, ada 6 pos alokasi DBH  hasil keputusan Pemkab yang diketahui Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia. Sayangnya, porsi kepala desa tidak masuk dalam 6 pos tersebut, namun sisa DBH yang sudah terdistribusikan, tetap dikuasai wewenangnya oleh sang kades.
Kades Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan, H Lili Hermanto kecewa lantaran distribusi DBH diporsikan untuk 6 pos saja dengan nominal yang sudah disepakati. Tapi tidak ada sama sekali porsi untuk kepala desa yang dibakukan dalam aturan. Ia menilai BPMPD terlalu over dalam mempertimbangkan soal porsi 6 pos tersebut. Kesannya justru pelit karena kades tidak masuk jatah DBH.
Sebab, ke 6 pos yang dibakukan tersebut antara lain untuk Linmas/Upas, BPD, LPM, aplikasi desa, operator dan bendahara PBB. Persoalannnya, meskipun masih ada sisa banyak dari 6 pos, kalau memang tidak ada laporan Pertanggungjawaban (LPJ)nya alias sebatas cukup kwitansi misalnya untuk operasional kepala desa, hal itu tetap ia syukuri. Tapi kebiasaan lama, jika tidak dibakukan maka hal itu tidak akan terjadi dan LPJ tetap harus ada. "Ya pelit pribadi kades ga kebagian, BPMPD keblenger kayanya, kalau gak ada LPJ sisanya kita syukuri, tapi kan kebiasaan gak gitu banyak tetek bengeknya, hati kecil saya kecewa, semoga BPMPD dapat ilham," kata dia menyindir.
Sementara itu, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Cilamaya Wetan, H Udin Abdul Gani mengatakan, hasil rapat Apdesi tersampaikan bahwa DBH dari realisasi pajak dan retribusi daerah itu porsinya sudah dibakukan untuk 6 pos. Ia merinci seperti linmas atau upas Rp 18 juta/tahun, BPD Rp 4 juta/tahun, LPM Rp 6 juta/tahun, aplikasi profil format desa (swasta) Rp 17 juta, operator Rp 9 juta/tahun atau Rp 750 ribuan perbulan dan bendahara PBB Rp 9 juta/tahun atau Rp 750 ribu perbulan.
Dari total semua itu, sambung Udin, hanya baru terbelanjakan Rp 53 jutaan, sementara DBH alokasi ratanya sekitar Rp 120-200 jutaan per desanya. Sehingga meskipun Kades tidak masuk dalam pos anggaran, sisa DBH itu sepenuhnua menjadi kewenangan kades. Bisa saja dialokasikan untuk lembaga lain seperti Karang Taruna atau pengadaan lahan desa. Ajuan dan prosedurnya sama saja seperti ADD dan bantuan lainnya, BPD atau LPM sekalipun mengajukan program-programnya ke kepala desa. "Iya betul cuma 6 pos alokasinya, tapi sisanya itu kan masih menjadi kewenangan kepala desa mau dibelanjakan apa," jelas dia. (rud)

Alokasi 6 Pos Dana Bagi Hasil (DBH) :
Anggaran DBH      : Rp 120-200 jutaan/tahun
Linmas/ Upas.     : Rp 18.000.000/tahun
Aplikasi (swasta) : Rp 17.000.000/tahun
LPM.              : Rp  6.000.000/tahun
BPD.              : Rp. 4.000.000/tahun
Operator.         : Rp. 9.000.000/tahun
Bendahara PBB.    : Rp. 9.000.000/tahun

TOTAL.            : Rp 53.000.000/tahun

*sisa anggaran menjadi kewenangan kades.
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template