JPU Bisa Panggil Paksa Saksi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » JPU Bisa Panggil Paksa Saksi

JPU Bisa Panggil Paksa Saksi

Written By Mang Raka on Senin, 05 September 2016 | 13.00.00

KARAWANG, RAKA - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang didesak agar melakukan pemanggilan paksa terhadap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dadan Sugardan, terkait kasus dugaan korupsi dana BOPF Rp 9 miliar untuk sekolah DTA (diniyah takmiliyah awaliyah) di Kementerian Agama.

"Dadan wajib memenuhi panggilan jaksa dan harus memberikan keterangan terkait penggunaan dana tersebut karena Disdikpora leading sektor penyaluran dana BOPF  tersebut," kata praktisi hukum Karawang Asep Agustian, Minggu (4/9).
Asep Agustian yang akrab disapa Askun ini mengatakan, Disdikpora harus gentleman dalam menghadapi kasus ini. Meski kasus ini ada di Kemenag Karawang, Disdikpora juga harus bertanggungjawab. "Dana BOPF itu kan sumbernya dari Disdikpora yang kemudian disalurkan ke sekolah sekolah yang dikelola  Kemenag. Jadi sumber kebijakan penyaluran dana BOPF itu ada di Disdikpora," kata Askun.
Dikatakannya, kasus dugaan korupsi penyaluran dana BOPF di Kemenag bisa menjadi pintu masuk bagi penyidik kejaksaan untuk mengungkap kasus korupsi dana BOPF yang lebih besar lagi. Sebab dana BOPF di Kemenag hanya sekian persen dari dana BOPF yang langsung dikelola Disdikpora. Bahkan dana BOPF puluhan miliar rupiah dikelola Disdikpora yang disalurkan ke sekolah negeri dan swasta untuk ribuan siswa mulai dari SD,SMP dan SMA. "Penyidik kejaksaan harus mendalami lagi, karena tidak tertutup kemungkinan ini juga terjadi sekolah lainnya," katanya.
Asep berharap penyidik kejaksaan bekerja profesional untuk mengungkap kasus jangan hanya berhenti di Kemenag. Kalau ingin menegakan hukum Disdikpora juga harus diperiksa hingga bisa terang benderang. Semua sekolah yang menerima dana BOPF harus diperiksa untuk mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya. "Kalau ada pejabat Disdikpora menolak panggilan kejaksaan harus dipanggil paksa demi penegakan hukum. Penyidik jangan hanya mengincar pejabat kelas teri tapi harus bisa menjerat aktor intelektual dalam kasus ini," katanya.
Menurut Asep mangkirnya kepala Disdikpora dari panggilan kejaksaan merupakan pelecehan terhadap intitusi penegak hukum. Apalagi dalam kasus korupsi seharusnya para pejabat memberikan dukungan dengan memberikan informasi untuk mengungkap kasus ini. "Penyidik juga harus bersikap tegas jangan membiarkan pelecehan hukum terhadap intitusinya. Jadi kalau ada pejabat yang terang-terang mangkir ya harus dipanggil paksa jangan dibiarkan saja," katanya.
Sebelumnya Kejari Karawang memanggil Kepala Disdikpora Dadan Sugardan untuk meminta keterangan terkait penyaluran dana BOPF. Sayangnya, Kadisdikpora mengabaikan panggilan jaksa tersebut dengan mengutus pejabat lain. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template