DBH Belum Cair Sudah Ribut - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » DBH Belum Cair Sudah Ribut

DBH Belum Cair Sudah Ribut

Written By ayah satria on Kamis, 15 September 2016 | 13.54.00

KARAWANG, RAKA - Dana bagi hasil (DBH) belum dikucurkan Pemerintah Kabupaten Karawang kepada pemerintah desa. Tapi, riak-riak keributan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai terasa.
Pemicunya adalah syarat pencairan insentif bagi anggota BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menginginkan agar BPD dan LPM mengajukan proposal terlebih dulu pada kepala desa, jika ingin menikmati honor yang berasal dari DBH yang besarannya Rp 140-200 jutaan per desa. Itupun tidak begitu saja diberikan. Karena menurut Sekretaris Apdesi Kabupaten Karawang Alex Sukardi, proposal dari BPD dan LPM akan dipilah dulu. "Jika tidak dicover oleh alokasi dana desa (ADD) baru didanai. Asal jangan dalam bentuk belanja fisik," ungkapnya kepada Radar Karawang, Rabu (14/9) kemarin.
Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Cilamaya Kulon Sawa Isyarot mengatakan, besaran dana yang sudah diplot dalam draft rancangan peraturan bupati, juga sudah diketahui oleh masing-masing desa. Namun, DBH tidak digunakan untuk pembangunan fisik, tapi diprioritaskan untuk tambahan insentif bagi perangkat atau lembaga desa yang belum tersentuh bantuan lainnya. "Seperti tambahan insentif upas dan linmas. Dari DBH bisa ditambahi Rp 175 ribu per bulan," ungkapnya.
Sawa menambahkan, DBH tidak bisa sembarang dicairkan kades. Contohnya LPM. Meski mitra kades, tapi jika ingin mendapatkan insentif dari DBH harus mengajukan proposal dulu ke kades. "Kalau BPD saya belum tahu. Apakah sama (harus mengajukan proposal dulu ke kades)?" ujarnya.
Sekretaris Forum Komunikasi BPD Karawang Deden Nurdiansyah, justru menganggap adanya syarat pencairan bagi BPD dan LPM terlalu mengada-ada. Menurutnya alokasi dana untuk BPD harus diatur khusus dalam Perbup DBH. Dan idealnya DBH disatukan dengan ADD. "Agar tidak terlalu banyak regulasi. Karena yang terpenting justru harmonisasi produk hukum daerah, termasuk regulasi yang mengatur masalah yang berkaitan dengan desa," ungkapnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template