Bunga Dana Desa Berpotensi Digelapkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Bunga Dana Desa Berpotensi Digelapkan

Bunga Dana Desa Berpotensi Digelapkan

Written By Mang Raka on Kamis, 08 September 2016 | 18.45.00

KARAWANG, RAKA - Pencairan dana desa di Kabupaten Karawang tak boleh dihambat oleh pemerintah daerah. Kementerian Desa, PDT dan Transmigran menyatakan bahwa dana desa yang ditransfer atau transit melalui rekening pemda, tak boleh dipendam terlalu lama untuk selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing desa.
Namun tidak demikian kenyataannya. Dalih dana desa tahap 1 tahun 2016 bisa diserap paling lambat bulan Juli hingga Agustus, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dari 297 desa, baru 216 desa selesai membuat surat pertanggungjawaban (SPJ), sedangkan berkasnya sudah dikirim Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Itupun belum tentu bisa langsung cair. Karena jika berkas ajuan dana desa dianggap belum sesuai dengan ketentuan, maka akan ditolak oleh DPPKAD. Sedangkan 81 desa lainnya, belum membuat SPJ dana desa tahun 2015. Persoalannya klasik. Banyak aparat desa kesulitan membuat SPJ.
Kades Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, H Udin Abdul Gani misalnya. Beberapa desa di wilayahnya rata-rata 2-3 kali merevisi ajuan dana desa. Kesalahannya memang kecil, tapi dianggap fatal. Ia menyebut seperti menulis angka sembilan dan empat tanpa huruf 'm'. Atau angka lainnya yang kurang langsung dikembalikan oleh BPMPD. Tidak hanya itu, ada pula yang proses verifikasi di BPMPD sudah lolos, tapi sesampainya di DPPKAD muncul lagi kesalahan baru yang luput dari ketelitian BPMPD. Alhasil, di Kecamatan Cilamaya Wetan saja sebut Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) ini, dari 12 desa, baru 7 desa yang sudah cair. "5 desa lagi belum, karena kabarnya masih dalam tahap verifikasi dari DPPKAD," ungkapnya kepada Radar Karawang, Rabu (7/9) kemarin.
Ia melanjutkan, setiap mengajukan pencairan dana desa, persoalan klasik itu kembali muncul. Padahal dalam pembuatan SPJ ada peran pemerintah kecamatan dan pendamping desa. "Tapi kalau sudah di BPMPD bahkan DPPKAD mentah lagi. Ini yang membuat desa-desa kerepotan," tuturnya.
Kepala BPMPD Ahmad Hidayat mengatakan, saat ini sudah ada 216 desa yang menyelesaikan pemberkasan ajuan dana desa. Sedangkan proses pencairan ada di ranah DPPKAD. "Dana desa mana saja yang sudah cair ada di DPPKAD. Kami hanya mengirim berkas ajuan dana desa," kata Ahmad.
Ia melanjutkan, dana desa tidak langsung ditransfer pemerintah pusat ke rekening desa, tapi transit dulu ke rekening pemda. Untuk tahun ini dana desa dicairkan dalam dua termin, totalnya Rp 200 miliar. Sedangkan besaran dana desa setiap desa berbeda-beda, antara Rp 400 juta hingga Rp 600 juta. "Kalau bunga dana desa yang disimpan di bank, itu sudah ada aturannya dipakai untuk lain-lain. Lebih jelasnya di DPPKAD," tuturnya.
Sementara itu, warga Kecamatan Karawang Timur, Iwan Soemantri Amintapraja mengatakan, sulitnya dana desa dicairkan membuat pembangunan di desa babak belur. Ia lantas mempertanyakan kinerja pendamping desa, yang ternyata belum mampu membantu aparat desa menyelesaikan SPJ. "Pendamping desa yang saya dengar justru menjadi beban aparat desa," tandasnya.
Bukan hanya itu, Iwan juga mencurigai jika Pemkab Karawang sengaja menahan dana desa, untuk mengambil keutungan dari bunga dana tersebut. Sebab, tidak bisa dipungkiri, ketika dana desa dibiarkan mengendap di kas daerah, bisa dimungkinkan ada keuntungan yang didapat dari dana desa itu. "Berdasarkan berkas yang saya peroleh, dana desa sudah ada sejak Januari, lalu hingga Juni tidak seluruhnya dicairkan ke desa. Artinya ada bunga yang jumlahnya bisa mencapai Rp 2,8 miliar, dari dana desa yang ditransfer pemerintah pusat ke Karawang senilai Rp 116 miliar," tuturnya.
Senada dengan Iwan, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi meminta kepada Pemkab Karawang jangan menahan dana desa atau menyimpannya dalam bank terlalu lama. Pasalnya, setelah Dana Alokasi Umum (DAU) ditunda, pembangunan di desa terancam mandek. "Imbasnya pasti masyarakat desa akan sengsara," ujarnya.
Ia melanjutkan, jika pemda hanya mencairkan dana desa tidak dengan bunganya, maka ada dugaan menggelapkan alias tidak transparan. Dirinya meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit dana desa yang disimpan Pemkab Karawang dalam bank. "Berikan dana desa beserta bunga kepada desa," tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala DPPKAD Abdillah Mawardi Nur belum berhasil dikonfirmasi. (rud/dri/zie/psn)


Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template