Belanja Daerah Dipangkas 20 Persen - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Belanja Daerah Dipangkas 20 Persen

Belanja Daerah Dipangkas 20 Persen

Written By Mang Raka on Sabtu, 03 September 2016 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Dampak ditundanya pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) mulai dirasakan Pemerintah Kabupaten Karawang. Selain harus memangkas anggaran belanja pegawai dan anggaran perjalanan dinas sebanyak 20 persen dari setiap SKPD, pemkab juga masih kebingungan menutupi defisit Rp 108 miliar.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karawang Danu Hamidi, meminta pemkab segera membuat reposisi atau kebijakan yang sifatnya prioritas. Anggaran yang nantinya dipangkas jangan sampai mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. "Harus ada kebijakan konkrit, tetapi tidak mengganggu. Jika memang harus ada pemangkasan anggaran dinas, dan yang lain mengapa tidak," tandas politisi asal Partai Gerindra ini.
Selain pemangkasan anggaran, lanjut Danu, anggaran administrasi perkantoran seperti anggaran alat tulis kantor (ATK) juga bisa dipangkas. Termasuk sertifikasi atau gaji pegawai. Hanya saja, berdasarkan informasi yang diterima, kedua anggaran tersebut masih aman. "Tetapi kalau memang harus (dipangkas), semua pihak harus menerima karena itu aturan," tambahnya.
Yang jelas, lanjutnya, pemkab harus membuat kebijakan yang efektif dan efisien. Rasionalisasi harus menyesuaikan kondisi keuangan yang ada. "Jika ada kesalahan dalam mengambil kebijakan, dikhawatirkan apa yang diharapkan masyarakat (pelayanan) tidak akan tercapai," tandasnya.
Senada, anggota Fraksi PDIP Ahmad Fajar, menegaskan anggaran yang mestinya dipangkas ialah perjalanan dinas dan rapat dinas. Menurutnya, pemangkasan anggaran dilakukan pada program kegiatan yang sekiranya untuk penghematan, dan tidak mengganggu atau menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. "Yang pasti tidak mengganggu pada anggaran gaji dan tunjangan pegawai. Serta tidak berpengaruh pada urusan wajib pemda yang menyangkut pelayanan dasar. Jadi masih rasional tentang pemangkasan anggaran tersebut," tandasnya.
Asisten Daerah (Asda) II Pemkab Karawang Hadis Herdiana mengatakan, dengan penundaan DAU, pemkab harus melakukan pemangkasan dan menunda program bukan prioritas. "Termasuk program pembangunan fisik, seperti jalan yang memang belum masuk kontraktual akan dilakukan penundaan. Ini untuk menutupi anggaran program prioritas," kata Hadis kepada Radar Karawang di ruang kerjanya.
Hadis menegaskan, program yang diutamakan hanya program mendesak atau prioritas. Program yang bisa ditunda akan ditunda semuanya. "Untuk empat bulan kedepan Karawang harus bisa menutupi kekurangan anggaran sebesar Rp 226 miliar. Dampak dari penundaan DAU yang setiap bulannya berkurang Rp 56 miliar," pungkasnya.(dri)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template