Ada Oknum Proyek Aspirasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Ada Oknum Proyek Aspirasi

Ada Oknum Proyek Aspirasi

Written By Mang Raka on Kamis, 22 September 2016 | 14.00.00

*Mulyana: Kami Menduga Proyek Aspirasi Ada Nilai Tawar

KARAWANG, RAKA - Rencana proyek aspirasi dewan dibawah Rp 200 juta agar bisa dilaksanakan tanpa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mendapat sorotan serius lembaga pemantau kebijakan Karawang Budgeting Control (KBC). Lembaga itu mengendus ada oknum yang bermain dibalik itu.

"Kami mensinyalir ada keterlibatan oknum anggota dewan dalam merencanakan proyek aspirasi dibawah Rp 200 juta agar bisa dilaksanakan tanpa melalui LPSE," tegas Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Mulyana, Rabu (21/9). Apalagi, besaran dana aspirasi tersebut cukup besar. Masing-masing anggota dewan mendapatkan dana sebesar 5 miliar dan 4 miliar merupakan proyek penunjukan langsung (PL).
Tidak berhenti disitu, Mulyana juga menilai ada tawar menawar dalam proses penggelindingan rencana proyek aspirasi tersebut, bahkan itu melibat kedua lembaga yang menaungi keduanya secara langsung. “Kami menduga proyek aspirasi itu merupakan nilai tawar dari para wakil rakyat kepada eksekutif agar dalam pengesahan APBD tidak telalu lama disepakati oleh anggota DPRD karena salah satu tugasnya adalah legislasi,” kata  Mulyana.
Bahkan, untuk itu, kuat dugaan para wakil rakyat itu, ikut merencanakan sejumlah proyek aspirasi yang tersebar di dinas dinas tertentu. Sebab anggaran yang sebesar Rp 5 miliar itu menjadi proyek penunjukan langsung agar menghindari lelang LPSE dan diduga itu agar diarahkan kepada pemborong yang ditunjuk oleh anggota DPRD. “Indikasi bahwa DPRD akan ikut terlibat proyek aspirasi adalah dengan mengkapling Rp 4 miliar proyek Penunjukan Langsung (PL) dan 1 M untuk di LPSE,” tambahnya.
Secara terpisah, Sekretaris DPRD Agus Mulyana, menanggapi tudingan yang dilontarkan terhadap lembaganya, dengan tandas mengatakan, jika pemahaman aspirasi itu merupakan pokok-pokok pikiran selama melaksanakan reses sesuai dengan PP nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwaakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, sambung Agus, mewajibkan anggota DPRD  menampung aspirasi dari masyarakat. “Setelah menampung aspirasi dari warga maka selanjutnya dimasukan dalam kebijakan umum anggaran untuk disinkronisasi dengan rencana anggaran eksekutif,” katanya.
Dijelaskannya, keterpaduan hasil reses anggota DPRD dan kebijakan Pemkab itu untuk kepentingan masyarakat dan terkait ploting Rp 5 miliar itu bukan kewenangannya. Melainkan itu kewenangan dari eksekutif. “Lagipula itu semuanya untuk pembangunan dan bukan ditunjuk oleh anggota dewan tapi sepenuhnya itu program dari dinas,” katanya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template