Siswa Dicomot Negeri, Kepsek Swasta Marah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Siswa Dicomot Negeri, Kepsek Swasta Marah

Siswa Dicomot Negeri, Kepsek Swasta Marah

Written By Mang Raka on Kamis, 18 Agustus 2016 | 15.00.00

-Pemkab Dituding Jadi Biang Keladi

CIKAMPEK, RAKA - Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) online ternyata masih berbuntut. Banyaknya siswa baru yang bersekolah di swasta, lalu tiba-tiba masuk sekolah negeri, membuat geram para kepala sekolah di Cikampek dan sekitarnya.
Seorang kepala sekolah SMK swasta di Cikampek yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang mencla-mencle. Di sisi lain rajin mengkampanyekan sekolah swasta dan negeri sama, karena dibiayai negara. Di sisi lain, saat ada sekelompok orang menekan agar siswa titipannya masuk sekolah negeri, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa alias mengikuti permintaan mereka. "Pemdanya gak konsisten. Kalau selalu seperti ini sekolah swasta siap-siap saja bangkrut," ujarnya kepada Radar Karawang, Rabu (17/8).
Dia mencontohkan, ada SMA swasta di Kabupaten Karawang yang hanya mendapat siswa 5 orang. Menurutnya, hal itu merupakan dampak atas bebasnya sekolah negeri menerima para peserta didik, dengan tidak mengacu pada aturan yang ada. Lebih parahnya lagi, siswa yang sudah masuk ke swasta dan sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar, tiba-tiba menghilang tidak jelas apa penyebabnya. Ternyata setelah ditelusuri, siswa yang bersangkutan mendadak diterima di sekolah negeri. "Jadi ada penculikan siswa. Tadinya sudah masuk kesini selama seminggu. Terus tiba-tiba gak masuk-masuk, dan ternyata dia sudah masuk sekolah ke sekolah negeri," ujarnya.
Bobroknya sistem pendidikan di Kabupaten Karawang, lanjutnya, disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari oknum yang ada di internal sekolah, oknum tokoh masyarakat, oknum pemangku kebijakan dan lain sebagainya. Sehingga pelanggaran yang dilakukan benar-benar sistematis, dan sudah menjalar ke semua kalangan. "Bukankah sekolah swasta juga dibiayai negara. Diberikan izin oleh pemerintah. Harusnya dibina juga untuk bisa lebih berkembang. Bukan malah dimarginalkan," tegasnya.
Dia juga menyampaikan, meski pemerintah menggelontorkan bantuan sebesar apapun. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Tetapi jika sekolah swasta tidak memiliki murid, maka bantuan tersebut tidak mungkin bisa terserap. Karena bantuannya juga berbasis data peserta didik. "Mau bantuannya sebesar apapun tetap saja sekolah swasta hanya sebagian kecil bisa menyerapnya. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah," ujarnya.
Atau, dia menambahkan, karena memang sudah sangat jelas ada diskriminasi pendidikan antara negeri dan swasta. Dia lebih bersepakat agar sekolah swasta dijadikan negeri. Dan tidak ada lagi sekolah baru yang tidak berbasis proyeksi, atau rencana pemetaan sekolah secara matang. "Kalau seperti itu (sekolah swasta yang saat ini dijadikan negeri semua), maka tidak akan ada diskriminasi. Dan gurunya secara otomatis harus diangkat jadi guru negeri semua," pintanya.
Sementara kepala sekolah lainnya, yang juga namanya enggan disebutkan mengatakan, dari tahun ke tahun aturan penerimaan peserta didik baru selalu dilanggar. Sedangkan yang melanggarnya adalah orang yang membuat kebijakan itu sendiri. Menurutnya, itu semua dikarenakan adanya percampuran dunia pendidikan dengan politik praktis. Sehingga saat ada persoalan yang mencuat di lapangan, pemerintah lebih memilih melanggar aturan dan melakukan kebijakan yang kompromi, dengan pihak yang dianggap punya kekuatan besar. "Jadi jangan campur adukan politik dengan pendidikan. Karena yang namanya politik, pasti ujung-ujungnya kompromi," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template