PK Kedua Pilkades Ulang Dinilai Bodoh - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PK Kedua Pilkades Ulang Dinilai Bodoh

PK Kedua Pilkades Ulang Dinilai Bodoh

Written By Mang Raka on Kamis, 18 Agustus 2016 | 20.59.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Upaya Pemerintah Kabupaten Karawang menjegal pencabutan SK pengangkatan Kades Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon dan Kades Situdam, Kecamatan Jatisari, melalui pengajuan peninjauan kembali (PK) kedua ke Mahkamah Agung (MA), disebut Sekretaris Forum Komunikasi (FK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Karawang, Deden Nurdiansyah, sebagai tindakan bodoh.
"PK dua yang tidak dikenal dalam UU Nomor 1 tahun 2009, adalah usaha sejumlah PNS untuk membodohi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana," ungkapnya kepada Radar Karawang, Rabu (17/8) kemarin.  
Ia melanjutkan, PK hanya bisa dilakukan satu kali, sebagaimana ketentuan dalam pasal 66 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 2009 tentang MA. Kecuali dalam perkara pidana, maka PK boleh dilakukan lebih dari satu kali, akibat putusan MK yang membatalkan norma pasal 268 ayat 3 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sementara putusan MA yang menolak PK pemkab, sama sekali tidak serta merta membatalkan norma hukum yang ada dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 66 ayat 1 UU Nomor 3 tahun 2009 tentang MA. Itu, sebut Deden, dasar kuat yang menyatakan bahwa PK hanya bisa dilakukan sekali saja. "Kajian hukum mana yang dilakukan Kabag Hukum dkk? Saya khawatir, bupati ini dibodohi terus masalah hukum oleh para PNS di sekelilingnya," ujarnya.
Deden menambahkan, mahasiswa semester 2 pun, pasti paham bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah pada saat putusan kasasi, tanpa harus menunggu hasil PK. Jadi eksekusi putusan itu sudah harus dilaksanakan tergugat Bupati Karawang dengan mencabut SK, dan menerbitkan SK baru tentang pengangkatan pejabat sementara. Ia ingatkan, jika dalam batas waktu 60 hari kerja putusan pengadilan yang sudah inkrah itu tidak dilaksanakan, maka keputusan tata usaha negara berupa SK bupati tentang pengangkatan kepala desa menjadi tidak memliki kekuatan hukum. "Bayangkan jika putusan sudah inkrah lebih dari 60 hari, maka tindak tanduk kades sudah tidak lagi sah secara hukum secara otomatis," ungkapnya.
Lebih jauh Deden mengatakan, pemkab diminta tidak mengomentari putusan hakim. Apapun putusan MA soal PK, lalu hasilnya berbeda antara Desa Sumurgede dan Majalaya, hakim memiliki pertimbangan khusus. Apalagi, selain PK 2 yang dikritiknya, selentingan juga muncul istilah upaya keputusan akresi. Ia mendesak bupati segera menyudahi akrobat hukum atas desa-desa, yang sudah memperjuangkan haknya secara benar dan lurus. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template