Petani Telukjambe Barat Melawan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Petani Telukjambe Barat Melawan

Petani Telukjambe Barat Melawan

Written By Mang Raka on Rabu, 03 Agustus 2016 | 12.00.00

*PT Pertiwi Lestari Gagal Bangun Pagar

KARAWANG,RAKA - Ratusan warga yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Barat (STTB) melakukan penghadangan terhadap upaya PT Pertiwi Lestari (PL) yang tengah melakukan pemagaran diareal lahan seluas 791 hektar di Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Selasa (2/8).

Sementara, ratusan aparat keamanan yang terdiri dari polisi, TNI dan Satpol PP terus berjaga untuk mencegah terjadinya bentrok antara petugas PT PL dan warga setempat.
Sebelumnya, aparat kepolisian sudah mengamankan puluhan bilah bambu runcing ang diduga sengaja disiapkan warga untuk menahan pembangunan pagar yang mengililing lahan yang diklaim milik PT. PL seluas 791 hektare di Desa Margakaya dan wanajaya. "Kami ada di sini untuk mencegah terjadinya bentrok fisik. Upaya untuk mencari solusi juga sudah dilakukan, namun belum ada titik temu," kata Kapolres Karawang, AKBP Andy M. Dicky saat ditemui di lokasi proyek pemagaraan PT. PL.Upaya mediasi dengan menawarkan uang kerohiman bagi warga pemilik lahan dari PT. PL juga ditahan warga. Warga bersikukuh tetap mempertahanlan lahan yang juga diklaim miliknya. "Pengamanan ini akan dilakukan sampai dengan situasi kondusif," ujar Andy.
Kapolres juga mengungkapkan, pihaknya membuka posko pengaduan hukum di Mapolres Karawang terkait permasalahan penududukan tanah tersebut. Hal tersebut, seiring dengan diberikannya waktu selama 7 hari oleh PT. PL untuk mengajukan gugatan hukum jika ada pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah di lokasi tersebut. "Saya sarankan lakukan upaya hukum jika ada persoalan. Jangan sampai terjadi bentrokan fisik, karena kalau sampai terjadi maka kami bertindak tegas," timpalnya.
Sementara, warga yang mengatasnamakan STTB mengaku akan terus bertahan hingga pihak perusahaan (PT. PL) menghentikan kegiatannya serta tidak adanya aparat keamanan di lokasi. "Kami akan terus bertahan sampai titik darah penghabisan," kata Ari Suyono, Dewan Pembina STTB.
Dia juga mengakui, saat ini warga memang menolak untuk bermusyawarah terkait pemberian uang kerohiman dari PT. PL. Alasannya, dari tahun 1963 tanah di sini dikuasi warga dan belum dilepaskan haknya kepada pihak mana pun. Saat ini warga tetap bertahan dengan dasar surat dari Menteri Agraria. "Kami mau bermusyawarah di hadapan Menteri Agraria. Biarkan menteri yang memutuskan nanti," ujarnya.
Ari menyebutkan, ada sekitar 1.400 kepala keluarga yang berada di wilayah lahan klaim PT. PL. Namun, untuk di lokasi yang akan dilakukan pemagaran ini ada sekitar 150 kepala keluarga. "Ada sekitar 300 warga yang bertahan untuk menjaga lahan dari upaya pemagaran yang dilakukan PT. PL," terangnya.
Di tempat yang sama, Wili Suarli, Divisi Advokasi Serikat Tani Nasional (STN) menduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PT. PL dalam menduduki lahan. Dasar putusna Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan oleh PT. PL hanya berlaku di HGB Nomor 5 yang lokasinya di Desa Margakaya. Namun, mereka (PT. PL) malah melakukan pendudukan di lahan warga yang berlokasi di Desa Wanajaya ini. Dia membeberkan, dasar warga mempertahankan lahannya adalah Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1957/020/IV/2016 perihal penyelesaian masalah tanah di kawasan eks Tegal Waroe Landen. Salah satu poinnya mencantumkan, bahwa terhadap tanah sertifikat HGB Nomor 11, HBG Nomor 40 dan pada areal Perhutani untuk tidak ada kegiatan apa pun sampai dengan ada penyelesaian terhadap status tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena sedang dalam proses pengajuan sertifikat. "Lokasi yang akan dilakukan pemagaran ini masuk ke HGB Nomor 11. Maka, kami akan tetap bertahan," tukasnya.
Di tempat berbeda, Dadang S Muchtar menegaskan kepada pemerintah daerah agar tidak memihak kepada para konglomerat dalam pertikain tanah rakyat dengan kawasan industri yang ada di Karawang. Menurutnya, rakyat tidak akan pernah menang melawan hukum bila berhadapan dengan para konglomerat yang bisa membeli aparat penegakan hukum. Melihat situasi ini, maka telah diputuskan oleh komisi II dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang tidak boleh menyelesaikan pertikaian tanah dengan cara hukum harus dengan musyawarah mufakat.
"Saya tidak mau melihat ini terjadi di Karawang di mana rakyat berhadapan dengan aparat kepolian yang dipersenjatai dari hasil keringat rakyat dengan membayar pajak. Banyak kejadian inilah yang dilihat komisi II tempat saya bertugas agar konflik tanah diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat," ujarnya saat melakukan orasi politik pada temu kader Golkar di Karawang.(ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template