Penyandang Cacat Butuh Keadilan Pemkab Karawang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penyandang Cacat Butuh Keadilan Pemkab Karawang

Penyandang Cacat Butuh Keadilan Pemkab Karawang

Written By Mang Raka on Kamis, 11 Agustus 2016 | 14.30.00

LEMAHABANG, RAKA - Meskipun sudah memiliki perlindungan dan dijamin haknya dalam UU Nomor 4 tahun 1997 dan PP 48 tahun 1998, namun para penyandang cacat seperti tuna netra, tuna rungu dan lainnya, belum mendapat perhatian serius dari Pemkab Karawang. Selain belum dibuatkannya Perbup atas UU tersebut, porsi 1 persen penyandang cacat dari 100 persen di birokrasi maupun perusahaan masih belum terlaksana.
Itu dikatakan salah seorang guru penyandang cacat tuna netra asal SMPN 2 Lemahabang, Asmadi S.pd. Menurutnya, sampai sejauh ini, UU dan PP penyandang cacat yang lahir sejak era reformasi masih belum dijalankan optimal. Khususnya di Karawang dalam hal rehabilitasi penyandang cacat. Padahal lahan untuk penyandang cacat berusaha di Karawang sebenarnya juga terbuka lebar, baik di perusahaan maupun birokrasi.  Pemerintah sebut Asmadi, sebagai penyelenggara negara harusnya siap dan tahu keberadaan para penyandang cacat yang tersebar di semua desa. Tidak selalu, para penyandang cacat itu diarahkan pembinaan dan rehabilitasinya di Dinas Sosial, seolah-olah para penyandang cacat tidak memiliki hak di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lainnya.
Masing-masing disarankannya, seperti Disdikpora misalnya  harus memberikan pendidikan yang layak bagi para penyandang cacat. Begitupun hak Ketenakerjaan, bagaimana Disnaker itu mencetak para penyandang cacat yang terampil. "Satu persen saja dari 100 persen bagi penyandang cacat, harus diwujudkan pemerintah," jelas dia.
Lebih jauh guru PNS asal Kecamatan Purwasari ini menambahkan, semuanya bisa diwujudkan sebagai apresiasi terhadap penyandang cacat. Asalkan ada kemauan politik yang kuat.  Karena, yang namanya Cacat bisa diartikan kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya dan memerlukan bantuan khusus. Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah juga menyiapkan wadah khusus bagi para penyandang cacat yang memperingati hari penyandang cacat tanggal 3 Desember tersebut.
Jangan sampai, hak-hak para penyandang cacat ini diabaikan cuma karena ketiadaan forum lazimnya organisasi lainnya, tapi pemerintah saran Asmadi harus mengupayakan agar jemput bola memberikan peluang yang sama dan menjalankan porsi yang diamanahkan dalam UU.
Karena cacat bukanlah pilihan, tapi menjadi ketentuan yang maha kuasa. Tinggal sejauh mana perhatian masyarakat dan pemerintah pada mereka. "Kita tidak punya forum untuk memperjuangkan seperti organisasi lain, tapi kita hanya bisa memberi saran, agar penyandang cacat ini bisa dijalankan porsinya sebagaimana UU ," tandas dia.
Ia berharap, pemerintah tidak beranggapan bahwa para penyandang cacat atau keterbelakangan fisik itu akan selesai jika diberikan insentif setiap bulan atau semisal santunan. Tapi ada hal diluar itu yang bisa membuat kesempatan yang dianggap berharga, yaitu keterampilan, pemberdayaan dan kesempatan kerja yang sama. "Saya pernah ditawari Rp 500 ribu perbulan, saya tolak, karena yang kami harap itu adalah kesempatan yang sama," pungkasnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template