Pemkab Belum Puas Jegal Penggugat Pilkades - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemkab Belum Puas Jegal Penggugat Pilkades

Pemkab Belum Puas Jegal Penggugat Pilkades

Written By Mang Raka on Sabtu, 13 Agustus 2016 | 16.30.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Pemerintah Kabupaten Karawang rupanya belum puas dengan putusan Mahkamah Agung (MA), yang mengabulkan PK hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan pilkades ulang di Desa Bengle, Kecamatan Majalaya.
Berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh Radar Karawang, pemkab disebut berniat mengajukan PK kedua, agar putusan PTUN yang memenangkan gugatan hasil pikades di Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon dan Desa Situdam, Kecamatan Jatisari, bernasib seperti Desa Bengle.
Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang Budiman Achmad, mempertanyakan putusan MA yang berbeda-beda terhadap permohonan PK. Ia mengibaratkan ada dua pencuri yang sama-sama mencuri Rp 100 ribu. Tapi saat dijatuhi vonis hukumannya berbeda-beda. Satu orang dihukum penjara sedangkan lainnya dibebaskan. Hal itulah yang menjadi alasan pemkab mengajukan PK kedua. "Mengapa Sumurgede PK nya ditolak sementara Bengle diterima. Padahal dua-duanya memiliki persoalan yang sama. Sehingga PK kedua itu akan dilakukan," tuturnya kepada Radar Karawang, Jumat (12/8) kemarin.
Budiman menepis anggapan pengajuan PK kedua merupakan upaya memperlambat pilkades ulang. Ia beralasan masih menunggu kepastian hukum yang jelas. "Kalau aspek hukum selesai dan masalahnya beres, kemudian bupati sudah menentukan putusan. Kita siap melaksanakan regulasi yang ada," ungkapnya.
Sebaliknya, kata Budiman, jika pemerintah daerah kembali menempuh upaya hukum, maka akan terus berupaya sampai ada keputusan yang final. Untuk itu tambahnya, ia mengimbau agar semua pihak menahan diri. "Semoga penyelenggara bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai legal standingnya. BPMPD hanya tinggal nunggu tanda saja," pungkasnya.
Sementara itu, penggugat Pilkades Sumurgede, Dedi Mulyadi mengatakan, pengajuan PK kedua sah dilakukan pemkab. Sepanjang motivasinya obyektif dan tidak untuk mengulur waktu, yang terkesan seolah-olah tidak mau melaksanakan perintah hukum.  Yang perlu diperhatikan terusnya, adalah kepastian dan aturan hukumnya. Ketentuan dalam aturan hukum, bahwa PK tidak menunda putusan hukum yang sudah inkrah.
"Jadi bupati tetap harus melaksanakan perintah hukum," katanya.
Ia menilai yang dilakukan pemkab sudah berlebihan. Karena menurut Dedi, untuk sekelas pilkades tidak harus ada upaya hukum PK satu hingga PK dua. "Inkrah itu selesai sampai kasasi, berapapun PK diajukan. Sebenarnya dasar hukum sudah kuat untuk eksekusi, mau PK satu atau PK dua, sekelas lokal ini sudah sangat berlebihan," pungkasnya. (rud)


Gugatan Pilkades di Tiga Desa

Desa Sumurgede
-Peninjauan kembali hasil putusan PTUN yang diajukan pemkab ditolak Mahkamah Agung
-Pilkades di Sumurgede harus diulang

Desa Bengle
-Peninjauan kembali hasil putusan PTUN yang diajukan pemkab diterima MA.
-Pilkades di Bengle tidak jadi diulang

Desa Situdam
-Peninjauan kembali hasil putusan PTUN yang diajukan pemkab ditolak MA
-Hasil putusan PTUN yang menyebutkan kades yang menang diganti oleh calon kades yang kalah, belum bisa dijalankan karena belum ada regulasi yang mengatur akan hal itu.

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template