Komisi B Minta Pemilik Kandang Ayam Perbarui Izin - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Komisi B Minta Pemilik Kandang Ayam Perbarui Izin

Komisi B Minta Pemilik Kandang Ayam Perbarui Izin

Written By Mang Raka on Rabu, 10 Agustus 2016 | 17.00.00

TEMPURAN, RAKA- Perizinan yang belum diperpanjang dan banyaknya keluhan petani terkait aroma bau dan hama Organisme Pengganggu Tanaman membuat kandang ayam di tengah sawah disidak beberapa pejabat Karawang. Mereka datang ke Dusun Bengle Desa Pancakarya Kecamatan Tempuran. Rombongan terdiri dari Anggota DPRD Komisi B, BPMPT dan Dinas Pertanian. Namun, bukannya menindak tegas lantaran membuat susut lahan pertanian,  anggota dewan yang dikomandoi H Danu Hamidi ini malah mendorong legalitas usaha ternak yang sudah memproduksi 40 ribu ekor ayam ini. Baik mengenai perzininan, keamanan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan pangan daging di Karawang.
Kades Pancakarya Atta Sutisna Jilun mengatakan keluhan berangkat dari para tokoh Dusun Bengle terutama petani yang selama ini terganggu dengan aktivitas kandang ayam seluas lebih dari 2,5 hektar ini. Perizinan yang konon sudah dikantongi, ternyata ditengarai manipulatif terutama perihal tandatangan kesediaan warga setempat.
Sehingga baru-baru ini, muncul petisi tandatangan dari para petani dan warga setempat yang menolak beroperasinya kandang ayam pengganggu pertanian. Soal perizinan di BPMPT, kandang ayam tersebut awalnya berkategori kandang ayam rakyat dengan hanya skala kecil. Namun perizinan ulang ini belum diproses lagi mengingat saat ini kapasitas produksinya sudah mencapai 40 ribu ekor ayam. Ia mengapresiasi sidak yang dilakukan dan berjanji akan bermusyawarah dengan warga yang menolak. Desa juga menunggu komitmen pengusaha kandang ayam tersebut untuk memenuhi tuntutan warga yang wajib dipenuhi dalam jangka waktu 3 minggu, yaitu menghilangkan aroma bau, mematikan lampu karena mengundang hama penggerek dan menutup kandang ayam dengan pagar-pagar gerbang yang rapat. "Saya angkat bicara karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Jangankan perizinan yang belum sempurna, peralihan dari pertanian ke peternakanpun belum ada surat-suratnya," jelas dia.
Disela-sela sidaknya, Ketua Komisi B DPRD Karawang H Danu Hamidi mengungkapkan, kedatangannya bersama Dinas Pertanian dan BPMPT ke lokasi kandang ayam ini untuk memberikan arahan  regulasi agar bisa disepakati. Ia mengingatkan, khusus dapil IV di Tempuran ini memang merupakan area pertanian yang seyogyanya dipertahankan. Tapi sebut Danu, pertanian bukan saja tanaman padi tapi juga peternakan yang acapkali di salahartikan dengan istrilah pangan. Komisi B sebut Danu, sangat vokal di pertanian. Tapi, diakui Danu, Karawang sejauh ini kekurangan pemenuhan pangan, utamanya daging yang mencapai 10 ribu ton pertahun. Namun potensi itu bisa diberdayakan ternak berskala kecil maupun besar. Ia mempersilahkan pengusaha mengurus izin dan tidak lagi berkonflik dengan warga. "Jika pengusaha ingin melanjutkan usahanya. Silahkan sempurnakan dulu prosesnya, buat warga setempat nyaman dan patuhi aturan yang ada," pinta dia.
Lebih jauh Danu menambahkan, keamanan yang dimaksud adalah, pengusaha harus memetakan mana ring 1 dan ring 2 senbagaimana yang dikemukakan Kepala Dinas Pertanian, agar pengusaha dan masyarakat sama-sama nyaman. Selain tidak  mengganggu tanaman padi, juga diupayakan supaya tidak sampai memperburuk hama-hama tanaman yang mengancam sektor pertanian itu sendiri. "Bisa dikerjasamakan dengan pertanian, jangan sampai keberadaan kandang ayam itu justru mengganggu sektor lainnya, keduanya harus komitmen atas hal-hal yang harus dikerjasamakan," pinta dia.
Ditengah-tengah sidaknya, pendapat lain justru dikemukakan anggota Komisi B lainnya dari PDI Perjuangan Natala Sumendha. Ia berpendapat bahwa di jalur ini adalah lahan hijau sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga dirinya melihat, di lokasi ini jelas-jelas ada persoalan yang dilabrak yaitu aturan. Ia mempertanyakan pengusaha kandang ayam ini yang tidak memperbaharui perizinan. Padahal izin setiap tahunnya berbeda-beda dan harus diperpanjang. Natala melihat izin kandang ayam ini dikeluarkan sejak tahun 2009 itupun pemberitahuannya adalah 3,5 ribu ekor ayam. Sementara saat ini, cukup mencengangkan, karena pengusaha menyebut sudah hasilkan 40 ribu ekor. Jelas saja, kata Natala, menjadi PR BPMPT untuk mengkaji kembali keberadaan kandang ayam. Karena biar bagaimanapun,  ternak di tengah sawah akan beresiko. Dirinya saja tak tahan dengan bau yang menyebar ketika mendatangi tempat tersebut. "Ini jelas melabrak RTRW, Sebelum mereview kembali perizinan, saya kira BPMPT kaji ulang persoalan ini, karena wilayah ini adalah jalur hijau," jelas dia.
Mantan Ketua Komisi C DPRD Karawang ini menambahkan, usaha ternak memang dilindungi UU dan peraturan lain, tapi bukan berarti mengabaikan sektor dan kepentingan umum lainnya . Ia balik menantang pengusaha kandang ayam agar permasalahan yang ada bisa diselesaikan dalam tempo beberapa waktu. Mengingat gangguannya sangat kasat mata, bisa berdampak pada padi, kesehatanan warga dan kenyamanan. "Silahkan bersepakat tapi aturannya harus jelas, saya sarankan dikaji kembali perizinan yang sudah dikeluarkan," tandas dia.
Pemilik Kandang ayam di Bengle, H Ali yang didampingi pengusaha lainnya, H Jhon mengatakan, peternak rakyat saat ini kondisinya semakin tergusur seiring pemberlakuan UU baru karena harus seizin pemerintah. Padahal apa yang mereka geluti dalam bisnis kandang ayam tanpa menggunakan uang pemerintah. Akibatnya, hanya tersisa 5-10 persen saat ini peternak rakyat yang ada di Indonesia. Dirinya mengajak agar semua pihak mencarikan solusi bersama atas permasalahan ini. Karenanya, kedatangan sidak para anggota dewan ini diakuinya, memberikan gambaran dan pemetaan atas apa-apa yang sebenarnya belum dilakukan. Ia yakin, apa yang menjadi tuntutan seperti lampu, aroma bau hingga soal CSR bagi warga setempat bisa dipenuhi maksimal perbaikannya dalam waktu 26 hari. "Kami apresiasi musyawarah ini, mari kita cari solusi bersama. Insya Allah beri kami waktu 26 hari kedepan untuk memperbaharui kelengkapan dan kesepakatan yang dihasilkan di hari ini," jelas dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template