Karir Pengawas Bisa Terjegal - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Karir Pengawas Bisa Terjegal

Karir Pengawas Bisa Terjegal

Written By Mang Raka on Rabu, 03 Agustus 2016 | 12.30.00

-Jika Kepsek Dikabulkan jadi Kepala UPTD

TEMPURAN, RAKA - Rencana mutasi dan rotasi yang kian santer diberitakan menyita perhatian sejumlah Pengawas UPTD PAUD/SD yang tergabung dalam Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS). Sebab beredar isu kepala SD yang menjadi tim sukses banyak yang ngebet jadi Kepala UPTD PAUD/SD. Mereka meminta agar permintaan tersebut tidak diberikan.
Meskipun golongan eselonary karir kepala sekolah yang sudah IV B - IV C sudah sekelas kepala bidang. Namun aturan dalam Edaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Perda tidak boleh dilanggar pimpinan daerah.
Kata Ketua KKPS Karawang Dadang Hermawan menyebut fenomena minta jatah jadi Kepala UPTD PAUD/SD membuat banyak kepsek SD mengelus dada. Selain mereka belum memahami wilayah kerja di kecamatan, peluang pengawas yang seharusnya lebih layak menjadi Kepala UPTD terpinggirkan gara-gara aturan yang dilanggar.
Sebab sebut Dadang, sejak era Dasim, banyak calon UPTD gugur karena golongan mereka terlalu tinggi. Syarat utama menjadi UPTD dalam Perda ialah 3C atau sekelas kepala seksi. Disamping juga calon UPTD harus sudah mengikuti Diklat kepemimpinan dan Administrasi Umum (ADUM).
Persoalannya saat ini, jangankan ikut Diklatpim dan Adum, golongan para Kepsek saja sudah lebih tinggi. Namun catatnya, dasar itu ditengarai hanya untuk menjegal calon tertentu. Pasalnya sebulan kemudian kala itu, orang-orang yang aksesnya dekat dengan lingkungan bupati malah lolos, bahkan penilik yang golongannya 4A sekalipun. "Secara golongan para kepala sekolah SD itu sekelas Kabid. Jadi tidak layak jadi UPTD yang syaratnya cuma 3C. Malah turun dong derajatnya, kalau ada yang jadi UPTD jelas pelanggaran, karena pimpinan kita gak faham struktural jabatan," kata dia.
Lebih jauh pengawas UPTD PAUD/SD Tempuran ini menambahkan jangankan kepala sekolah, guru pun bisa menjadi Kepala UPTD jika aturannya dilanggar. Karena sejak 2009 sudah ada regulasi yang mengatur, yaitu bahwa calon kepala UPTD harus berangkat dari seorang Pengawas.
Artinya, jika karir PNS ini dipermainkan dan Perda maupun edaran BKD sendiri dilanggar, efeknya yakin Dadang, pendidikan akan mundur. Ia lantas mencibir untuk apa ada aturan jika hanya untuk mengincar jabatan yang " basah". KKPS sebut Dadang, tidak akan merasa dilangkahi jika ada Kepala SD menjadi Kepala UPTD. Namun ia mempertanyakan aturannya. Sementara peluang pengawas akan tergeser, sebab di lingkungan pengawas sendiri, yang ia ketahui ada 5 pengawas yang minat jadi Kepala UPTD. Maka dari itu, sebelum mutasi/rotasi digelar, KKPS berharap, pemkab menegakan aturan kembalikan ke jalan yang benar. "KKPS tidak merasa dilangkahi jika itu terjadi, tapi kepala SD jadi UPTD. Dimana aturannya? buat apa ada aturan?," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Koordinator KKPS Wilayah IV Karna S,Pd mengatakan tidak ada larangan kepala sekolah menjadi Kepala UPTD PAUD/SD. Karena sepengetahuannya memang tidak ada UU maupun Permendikbud yang mengaturnya. Namun, bukan berarti jabatan Kepala UPTD PAUD/SD itu instan didapatkan tanpa menempuh jabatan fungsional terlebih dahulu.
Dirinya sepakat apa yang diungkapkan kepala dinas bahwa soal etika harus menjadi prioritas utama, dimana jabatan Kepala UPTD didapat setelah kepala sekolah menjabat pengawas atau penilik terlebih dahulu. Pasalnya, semua kepala sekolah secara disiplin jabatan tetap dibawah pengawas dan penilik, kinerjanya terus Karna dinilai langsung oleh para pengawas dengan varian kriterianya.
Baik kepribadian, sosial dan lainnya melalui skala 1-4. Jika bupati mengabulkan kepsek langsung menjabat UPTD, sama saja melangkahi etika yang semestinya. "Redamlah minat jadi UPTD, bagaimanapun prosedur harus ditempuh, biarpun tidak ada aturan yang melarang, tapi kita harap Kepsek ini fahami etika," tandas dia.
Pengawas asal Kecamatan Cilebar ini menambahkan akan sangat berbeda jika Kepala UPTD PAUD/SD berangkat dari pengawas atau penilik yang langsung dari jabatan Kepsek. Karena, jika mengikuti alur, ia jamin, persoalan pendidikan mampu dijawab karena jabatan UPTD itu komperhensif. Namun bila tidak, bagaimana UPTD bisa tahu tugas dan wewenang pengawas dan penilik, sementara dirinya sendiri tidak pernah jadi pengawas dan penilik. Ia mengharapkan masing-masing kepala sekolah agar lebih fokus saja, ketimbang merengek meminta jabatan memanfaatkan kedekatan dengan pejabat tinggi Karawang. "Akan beda nanti kinerjanya, siapa kepala UPTD yang berangkat dari pengawas atau penilik dan siapa yang langsung dari jabatan Kepsek," tandas dia.
Pengawas UPTD Paud/SD Cilamaya Kulon yang bakal menjadi asesor sejumlah SD di Kabupaten Bogor ini menambahkan, guru bisa jadi kepala sekolah atau guru juga bisa menjadi pengawas namun etikanya tidak melangkahi dulu jabatan kepala sekolah. Artinya persoalan kepsek yang ngebet ingin jadi UPTD ini bukan persoalan boleh atau tidak, tapi bagus atau kurang bagus. "Kembali saja ke etika, urusan lain-lainnya silahkan tanya ketua KKPS Karawang," pungkas dia. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template