Giliran Warga Desa Hutan Ancam Menghadang PT PL - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Giliran Warga Desa Hutan Ancam Menghadang PT PL

Giliran Warga Desa Hutan Ancam Menghadang PT PL

Written By Mang Raka on Jumat, 05 Agustus 2016 | 14.00.00

KARAWANG,RAKA - Upaya PT Pertiwi Lestari yang hendak melakukan pemagaran diatas lahan seluas 791 hektar akan semakin berat. Selain Serikat Petani Telukjambe Barat (STTB) yang tengah melakukan penghadangan, ternyata Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan LSM Lodaya akan melakukan hal yang sama. Pasalnya, sebagian lahan yang diklaim PT. PL juga diakui sebagai lahan Perhutani atau tanah negara.

"Kalau pemagaran masuk ke wilayah lahan Perhutani, maka kami yang akan menghadangnya," kata Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Desa Hutan, yang juga ketua LSM Lodaya, Nace Permana, Kamis (4/8). Menurut dia, konflik tanah yang kini memanas di lokasi pemagaran PT. PL di wilayah administrasi Desa Wanajaya belum memasuki wilayah Perhutani. Sehingga, LMDH maupun LSM Lodaya belum melakukan penghadangan dengan pengerahan massa.
Namun, jika pemagaran itu nantinya masuk ke wilayah Perhutani, maka warga yang menempati hutan yang akan melakukan penghadangan. "Jika massa STTB tidak murni warga setempat. Maka, kami akan menunjukan jika kami adalah warga asli yang siap mempertahankan tanah negara," tegas Nace.
Lebih lanjut Nace menjelaskan, jika sebagian lahan yang diklaim PT. PL merupakan tanah Perhutani yang dibatalkan proses tukar-menukarnya. Sehingga, upaya pemagaran yang akan dilakukan PT. PL ketika memasuki lahan Perhutani, maka dianggap sebagai upaya penyerobotan lahan. Sebelumnya, Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Purwakarta mengindikasikan adanya mafia tanah yang ingin menguasai lahan hutan di kawasan hutan Kutatandingan, Karawang. "Seperti di kawasan hutan wilayah Telukjambe Barat, kini sedang terjadi konflik," kata Administratur Perum Perhutani KPH Purwakarta Mulyadi, beberapa waktu lalu.
Mulyadi mengatakan, di kawasan hutan Kutatandingan itu ada kelompok tertentu yang mengklaim memiliki tanah di kawasan hutan tersebut. Padahal, di kawasan itu jelas dikelola oleh Perum Perhutani.Menurut dia, konflik atau permasalahan klaim-mengklaim kepemilikan tanah berawal sejak puluhan tahun lalu. Pada tahun 1989 terjadi kerja sama atau tukar-menukar lahan seluas 7.100 hektare antara Perum Perhutani dengan PT Pertiwi Lestari.Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1999 muncul peninjauan ulang terkait dengan hal-hal yang dikerjasamakan. Di antara dasar peninjauan ulang itu ialah berkaitan rekomendasi BPK.Dari 7.100 hektare yang dilakukan tukar-menukar, hanya 110 hektare yang disetujui. Sisanya seluas 6.990 hektare itu dicabut kerjasamanya.
Pencabutan atau pembatalan itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan, pada 1999.Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perhutani KPH Purwakarta ??Nana Rukmana mengatakan, secara resmi pada tahun 2004 pengelolaan kawasan hutan tersebut diserahkan ke Perum Perhutani.Tetapi sejak Perhutani mengelola kembali kawasan hutan, kondisi di lapangan sudah banyak perambah. Terdapat 1.790 bangunan yang berada di kawasan hutan itu. "Kami berupaya mengatasi perambahan hutan itu, karena keberadaannya mengganggu kawasan hutan," kata dia.
Jika dahulu perambah hanya memanfaatkan kawasan lahan hutan, tetapi baru-baru ini mereka justru mengklaim lahan tempat mereka tinggal merupakan milik mereka. "Sepekan ke depan pihak Perhutani berencana akan melakukan patroli di wilayah lahan tersebut. Upaya tersebut untuk mengantisipasi terjadinya penyerootan lahan," kata Mulyadi. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template