Desa Diguyur Rp 52 Miliar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Desa Diguyur Rp 52 Miliar

Desa Diguyur Rp 52 Miliar

Written By Mang Raka on Jumat, 12 Agustus 2016 | 18.30.00

-Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

KARAWANG, RAKA - Ada kabar gembira bagi 309 desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang. Pasalnya, dana bagi hasil realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun berjalan sebesar Rp 52 miliar, bakal mengguyur semua desa dan kelurahan.
Bahkan, distribusi dari dana yang bersumber dari 10 persen realisasi penerimaan pajak dan retribusi itu, diwacanakan tidak untuk pembangunan sarana infrastruktur atau fisik, tetapi diarahkan untuk peningkatan kompetensi pemerintah dan lembaga desa. Terutama yang belum disentuh dalam Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa maupun bantuan gubernur.
Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang, Budiman Ahmad mengatakan, dana yang diamanahkan dalam UU Desa bukan disebut dana perimbangan, tetapi dana bagi hasil. Dana itu sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), adalah yang bersumber dari 10 persen penerimaan realisasi pajak dan retribusi. Entah itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), keuangan provinsi maupun pusat. Di Karawang, tambah Budiman, sebagaimana dalam informasi yang diterimanya dari  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), besaran dana bagi hasil yang akan dialokasikan ke semua desa dan kelurahan di Karawang, mencapai Rp 52 miliar yang dicairkan dua tahap. Sedangkan pembagiannya ke desa melalui dua pola. Yaitu bagi rata 60 persen dan proporsional 40 persen. Maksud proporsional, kata Budiman, menempatkan desa tertentu dengan porsi yang lebih besar, karena kontribusi ke kas daerah juga lebih besar. Seperti pajak dan hasil migas yang ada di desanya, sehingga segala potensi keuangan yang ditransfer dapat dirasakan meluas. "Dana bagi hasil dibagikan sesuai kontribusi desa yang masuk ke kas daerah. Besarannya rata-rata Rp 108 juta per desa. Sedangkan yang proporsional dibagi 40 persen, yaitu mencapai Rp 120-500 jutaan per desa atau kelurahan," ungkapnya kepada Radar Karawang, Kamis (11/8) kemarin.
Ia melanjutkan, ada desa yang memiliki target PBB kecil, misalnya hanya Rp 7 Juta per tahun seperti di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari. Tetapi dana bagi hasil yang dikucurkan jauh melampaui angka itu, yakni di kisaran Rp 108 juta. "Penghitungan sumber kontribusi ke kas daerah tidak selalu dari PBB," ujarnya.
Lebih jauh Budiman mengatakan, tidak ada klausul rinci dalam undang-undang kaitan alokasi dana bagi hasil. Karena menjadi wewenang daerah. Namun, kedepan dana bagi hasil untuk desa tidak untuk pembangunan sarana fisik, melainkan untuk peningkatan kapasitas pemerintahan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). "Kami berharap dana bagi hasil bisa menyentuh apa yang belum disentuh dari dana desa, bantuan gubernur maupun ADD," katanya.
Ia mencontohkan, dalam alokasi dana desa, ada penghasilan tetap (siltap) untuk BPD dan pegawai desa, termasuk insentif RT dan RW, kecuali personel desa seperti Upas. Selain itu, makanan tambahan di posyandu-posyandu juga belum ada anggaran tetapnya. "Salah satu solusi dari persoalan itu, bisa diselesaikan dengan menggunakan dana bagi hasil," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, Alex Sukardi mengatakan, sejauh ini baru Kabupaten Bekasi dan Banjar yang sudah berjalan di Jawa Barat. Sementara di Karawang, peraturan bupati dana bagi hasil masih digodok. "Segera buatkan perbupnya. Kita sudah tertinggal dengan kabupaten tetangga. Honor bendahara PBB juga jadi menggantung, gara-gara belum rampungnya perbup dana bagi hasil," ungkapnya. (rud)

Berbagi Artikel :

1 komentar:

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template