Dana Bagi Desa Hasil Belum Cair - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dana Bagi Desa Hasil Belum Cair

Dana Bagi Desa Hasil Belum Cair

Written By Mang Raka on Senin, 08 Agustus 2016 | 16.52.00

- Masih Menunggu Peraturan Bupati

CILAMAYA, RAKA - Guyuran dana untuk pembangunan pemerintahan desa bukan saja mengandalkan Alokasi Dana Desa (APBD 1), Bantuan Gubernur (BanGub) dan Dana Desa (APBN). Tahun ini,  sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa. Tak tanggung-tanggung, Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari realiasai pajak dan retribusi dikali 10% itu, akan mengucur antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta perdesa. Sayangnya, Karawang justru tertinggal dari Kabupaten Bekasi dan Banjar, karena masih menggodok Perbup DBH untuk desa sehingga dana yang juga dikenal 'dana perimbangan' itu belum cair di bulan ke 8 tahun ini.
Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, Alex Sukardi mengatakan, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang selanjutnya disebut bagi hasil, adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan pemkab kepada pemerintah desa. Hanya saja, sejauh ini baru Kabupaten Bekasi dan Banjar saja yang berjalan di Jawa Barat. Sementara di Karawang, DBH atau disebut juga perimbangan itu masih  dalam proses penggodokan Perbup. Sementara besarannya sendiri akan turun ke desa, taksiran dan peruntukannya sudah ada di BPMPD, yaitu antara Rp 100-500 jutaan.
Karenya, terus Alex, ia mendesak agar Pemkab sesegera mungkin mengeluarkan payung hukum Perbup dari turunan UU dan PP Desa. Sebab di dalam dana bagi hasil pajak dan retribusi tersebut ada pos untuk Pemungut PBB. Ia prihatin, karena sampai hari ini honornya belum juga cair, mungkin saja Pemda tidak mau honor pemungut PBB dianggarkan di dua pos anggaran, yaitu  dari DPPKAD dan dari dana bagi hasil,  sehingga hingga hari ini, tak bisa dipungkiri bahwa honor bendahara PBB tersebut belum juga cair. "Sesegera mungkin buatkan Perbupnya, selain kita sudah tertinggal kabupaten tetangga, honor bendahara PBB juga jadi menggantung gara-gara belum rampungnya Perbup DBH ini," jelas dia.
Lebih jauh Alex menambahkan, sumber utama dana bagi hasil ini, utamanya dari bagi hasil pemerintah pusat ke daerah yang kemudian disalurkan melalui OPD. Tahun sekarang ini, dana ini dikembalikan ke desa langsung tanpa melalui OPD.  Wacananya sebut Alex, tahun depan keberhasilan pungutan pajak desa juga akan menjadi parameter besaran pemberian dana tersebut. Makanya honor pemungut pajak jadi perioritas agar mereka mampu bekerja maksimal. Karena kedepan, alokasi dari seluruh DBH ini akan tersalurkan ke semua desa dengan 60 persen porsinya merata kesemua desa dan 40 persen diantaranya diporsikan khusus bagi desa dengan retrubusi dan pajak hasil Migas, atau akrab dinamakan alokasi Poroporsional.
Disinggung syarat desa penerima, Alex mengaku, belum faham detail. Mungkin jawaban ini ada di BPMPD yang nanti akan cepat menyosialisasikannya. "Alokasinya nanti 60 persen dibagi rata kepada seluruh desa yang 40 persen lagi dibagi ke desa-desa dengan jumlah pajak besar juga desa penghasil Migas," jelas dia. (rud)

Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi untuk Desa:
1. Besarnya Bagi hasil adalah 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun berjalan.
2.Sumber DBH = Realisasi pajak & retribusi X 10%
3.Alokasi :
- Alokasi Dasar Daerah = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi x 60%
- Alokasi Proporsional = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi x 40%
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template