Bumi Telukjambe Bergolak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bumi Telukjambe Bergolak

Bumi Telukjambe Bergolak

Written By Mang Raka on Selasa, 09 Agustus 2016 | 15.00.00

*Koperasi Usari Tolak Klaim PT Pertiwi Lestari

KARAWANG, RAKA - Bumi Telukjambe Barat bergolak. Masih dalam kasus dan persoalan sengketa tanah. Masyarakat yang semula terdiam, berontak dan melawan ketika PT Pertiwi Lestari (PL) akan melakukan pemagaran atas lahan seluas 791 hektar, setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) nya terhadap kasus tersebut dikabulkan Mahkamah Agung RI. Terutama setelah perusahaan tersebut mendapatkan salinan amar putusan perkara bernomor 143/G/2013/PTUN-BDG Jo Nomor 143 PK/TUN/2015 tertanggal 14 Juli 2016 lalu.

Lantas, apa kata mereka yang terlibat dalam silang sengketa itu. semua sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan masing-masing dan mengklaim diantara tanah yang diklaim dimiliki PT Pertiwi Lestari sebagian lahan milik mereka. Sudah tentu itupun bukan tanpa alasan, sebab tidak akan ada klaim kalau tidak ada dasarnya. Setidaknya itulah yang terungkap dalam seminggu terakhir, sejak bergolaknya bumi Telukjambe.
Seperti diakui Humas PT Pertiwi Lestari, Agus S, sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada tahun 1998 itu, yakni sertipikat HGB No. 5/Margamulya, sertipikat HGB No. 11/Wanajaya dan sertifikat HGB No.30/Wanajaya. Luas areal seluruhnya 791 hektar. Menurut Agus, PT PL, mendapatkan hak atas tanah tersebut pada 16 Januari 1995, yaitu sejak ditandatangani jual beli antara PT. Tanjung Krisik Makmur dengan PT. Pertiwi Lestari tentang pembelian/pelepasan seluruh HGU No. 1 melalui akte Notariat nomor 77 Notaris Asmael Amin, SH.
Bukti lain, pada 28 April 1995, terbit surat Kanwil BPN Jabar Nomor 630-278 tentang pengukuran dan pemecahan HGU No. 1 menjadi 2 bagian yaitu seluas 791,5 Ha dan 70,5 Ha. Dan pada 31 Januari 1996,  terbit surat Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat kepada Dirjen Perkebunan Jakarta No. 525/346/Binus tentang Persetujuan Perubahan status HGU atas nama PT. Tanjung Krisik Makmur menjadi HGB atas nama PT. Pertiwi Lestari. Kemudian pada 3 Desember 1997, ditandatangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 63/PH/XII/1997 dari PT. Tanjung Krisik Makmur kepada PT. Pertiwi Lestari atas tanah HGU No. 1.
Selanjutnya, kata Agus lagi, kelima pada 22 Desember 1997, terbit SK Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Barat tentang pemberian HGB kepada PT. Pertiwi Lestari. Selain  pada 9 Februari 1998, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Karawang menerbitkan sertipikat HGB atas nama PT. Pertiwi Lestari, yakni sertifikat HGB No. 5/Margamulya, sertipikat HGB No. 40/Sukaluyu, sertipikat HGB No. 11/Wanajaya.
Sederetan bukti atas klaim yang dilakukan PT Pertiwi Lestari ini ternyata tidak begitu saja dimakan mentah-mentah warga yang sudah mendiami lahan tersebut sejak tahun 1960. Seperti diungkapkan perwakilan 6000 KK di wilayah klaiman itu melalui Koperasi Pengusaha Anak Negeri (Usari), Minggu (7/8) malam. Mereka menolak klaim PT Pertiwi Lestari atas lahan seluas 791 hektar di Kecamatan Telukjambe Barat. Bahkan saat ini koperasi itu sedang melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas kasus tersebut. "Kami akan melakukan uji materi, apakah pemukiman penduduk yang merupakan tanah adat dapat dijadikan kawasan industri," ucap Ketua Koperasi Usari, DR. John W. Limbong, PhD.
Menurut Limbong, jika Hak Guna Bangunan yang didapat PT Lestari Pertiwi diberikan pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanpa membeli tanah dari masyarakat dan menjadikan kawasan industri, ini sangat bertentangan dengan UUD 45 dan Pancasila. Sebab, lanjut dia, secara fisik tanah itu sudah diduduki masyarakat sejak tahun 1960 dan ternyata juga ada tanah adat Pasundan yang sah di lembaran negara RI dalan standblad no 99 perponding Tegalwaru.
Selain itu akui Limbong, saat inipun pihaknya tengah mengurus permohonan sertifikasi sebagian tanah (termasuk dalam lahan yang diklaim PT Pertiwi Lestari) atas nama 30 orang warga. Dasar pengajuan tersebut mengacu kepada SK Menteri Agraria dan Tata Ruang melalu BPN no 1957/020/IV/2016, tentang penyelesaian masalah tanah di kawasan eks Tegal Waroe Landen, bahwa terhadap tanah sertifikat HGB No.11, HGB No.40 dan pada areal perhutani untuk tidak ada kegiatan apapun sampai dengan ada penyelesaian  terhadap status tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. (dri/ari)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template