Biaya Pilkada Purwakarta Rp 48 M - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Biaya Pilkada Purwakarta Rp 48 M

Biaya Pilkada Purwakarta Rp 48 M

Written By Mang Raka on Rabu, 03 Agustus 2016 | 17.30.00

- KPU Dorong DPRD Uji Publik

PURWAKARTA, RAKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta, mendorong agar DPRD Purwakarta melakukan uji publik draft anggaran biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purwakarta tahun 2018 yang mencapai Rp 46 miliar. KPU Purwakarta saat ini telah mengusulkan besaran biaya Pilkada Purwakarta 2018 sebesar Rp 46 miliar kepada DPRD dan Pemda Purwakarta. Besaran biaya pilkada ini naik dari usulan awal yang hanya Rp 42 miliar.
Ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidar mengatakan, besaran biaya bertambah lantaran adanya fasilitasi biaya kampanye calon pada Pilkada 2018 nanti. “Anggaran yang Rp 46 itu ada fasilitasi kampanye sekitar Rp 5,5 miliar. Ada variabel anggaran yang harus bertambah, makanya ada kenaikan biaya,” katanya, Selasa (2/8).
Karena dianggap cukup besar, lanjut Deni, pihaknya mendorong agar DPRD Purwakarta dapat memfasilitasi KPU melakukan uji publik perihal usulan biaya Pilkada Purwakarta. Meski uji publik ini akan sangat menyulitkan, karena akan melibatkan seluruh komponen masyarakat, tapi ini sangat penting untuk keterbukaan publik. “Makanya kita mau dorong DPRD untuk fasilitasi kita melakukan uji publik, biar publik terlibat dan bisa menilai langsung sebelum (anggaran) ditetapkan. Kita (KPU) sebenarnya mau bikin uji publik tapi situasi anggarannya belum memungkinkan, soalnya harus melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat Purwakarta,” jelasnya.
DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat, memiliki potensi untuk memfasilitasi KPU melakukan uji publik perihal biaya Pilkada Purwakarta. “Dan kami melihat DPRD cukup punya kapasitas itu. Uji publik ini nanti draftnya disampaikan dulu ke publik kemudian dikritisi bareng,” timpal Deni Haidar.
Selain DPRD, dia juga mendorong agar masyarakat turut aktif bila nanti uji publik bisa digelar lembaga legislatif. Pasalnya selama uji publik masyarakat dapat memberi masukan kepada KPU bahkan membuat draft pembanding biaya Pilkada Purwakarta. “Nah kita juga mendorong publik untuk membuat counter draft supaya ada pembanding bagi Pemda dan DPRD dalam memutuskan besaran anggaranya dengan tetap berpegang pada aturan perundang-undangan,” paparnya.
Usulan digelarnya uji publik ini, sedianya digelar sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakrta tahun 2017 atau tepatnya enam bulan lagi. Waktu yang singkat agar uji publik biaya Pilkada dapat difasilitasi dewan. Tapi KPU yakin dewan mau memfasilitasi digelarnya uji publik tersebut bila melihat besarnya biaya Pilkada 2018. “Tapi optimislah dewan akan mau memfasilitasi. Kan Pilkada pake uang rakyat yang banyak, jadi tentu patut melibatkan masyarakat dalam pembahasan anggarannya. Uji publik ya sebelum pembahasan APBD 2017,” pungkasnya. (awk)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template