Biaya Korban Keracunan Berekat Ditanggung Pemerintah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Biaya Korban Keracunan Berekat Ditanggung Pemerintah

Biaya Korban Keracunan Berekat Ditanggung Pemerintah

Written By Mang Raka on Kamis, 04 Agustus 2016 | 22.00.00

JATISARI, RAKA- Korban keracunan massal di Desa Telarsari, Kecamatan Jatisari, akhirnya merasa lega. Setelah sebelumnya harap-harap cemas terkait biaya pengobatan, karena simpang siurnya pihak yang bertanggung jawab. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan menyatakan biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui pos anggaran kejadian luar biasa (KLB).
"Karena ini termasuk kejadian luar biasa, maka pemda sudah menganggarkan," ujar TKSK Kecamatan Jatisari, H Sumarya, SH, Rabu (3/8).
Dia menyampaikan, dari korban sebanyak 80 orang itu, semuanya akan ditanggung pemerintah. Jadi PSM, puskesmas, camat melakukan koordinasi untuk melakukan validasi data. Berapa akumulasi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dia menyampaikan, data yang valid itu 80 orang korban, karena 1 orang ada dobel data. Sehingga yang ramai di publik korban keracunan massal sebanyak 81 orang. Mereka tersebar di Puskesmas Jatisari, RS Puri Asih, RS Titian Bunda dan RS Saraswati. Menurutnya, semua korban sebenarnya hampir rata-rata memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Jamkesda. Sehingga bisa diklaim ke BPJS. Tetapi berdasasarkan arahan dari dinkes, semuanya akan ditanggung oleh APBD. "Jadi tinggal pendataan saja berapa biayanya. Terus datanya dikirim ke dinkes. Ini arahan dari pihak dinkes," tambahnya.
Yang membuat simpang siur adalah, tambah Dedi, 4 orang pasien keracunan makanan massal yang tidak memiliki KIS dan Jamkesda. Bahkan dia sebagai TKSK terus bolak-balik ke Dinkes untuk bisa mengatasi biaya 4 orang yang tidak memiliki kartu KIS ataupun Jamkesda tersebut. Empat orang tersebut, rinciannya 3 orang di RS Titian Bunda dan 1 orang di RS Puri Asih. Untuk yang di Puri Asih sudah pulang, karena menggunakan dana talangan pihak ketiga terlebih dahulu. Sedangkan yang di Titian Bunda, sampai Rabu (3/8) sore masih belum pulang. "Tapi sekarang semuanya sudah beres. Jadi yang di Titian bUnd ajuga bisa pulang kapan saja. Karena saya sudah tanda-tangan sebagai penanggung jawab sementara," ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, H Acep Suyatna, sebelumnya sempat uring-uringan atas ketidak jelasan tanggung jawab pemerintah terhadap para koran keracunan massal. Terutama korban yang tidak memiliki KIS atau Jamkesda. "Harus diurus secara serius dong. Jangan masyarakat dibuat pusing," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dia dapat, korban keracunan massal yang dirawat di RS Titian Bunda, sudah pulih dan ingin pulang. Tetapi karena keterlambatan koordinasi antara pihak kecamatan, puskesmas, pemda melalui dinkes, maka ada ketidak jelasan dan menghambat proses pemulangan. "Makanya saya ngomong, kalau memang urusan ini gak jelas. Pasien yang tidak punya kartu ini (KIS /Jamkesda) yang ingin pulang. Silahkan pulang saja. Saya yang tanggung jawab," tegasnya.
Tetapi di sore hari, H Acep kembali memberikan kabar bahwa semua pasien keracunan massal sudah tuntas terkait pembiayaan karena ditanggung oleh anggaran pemda. Pasalnya kejadian tersebut termasuk kejadian luar biasa (KLB) diama pos anggarannya sudah disiapkan. (zie)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template