Beredar Isu PKL Pasar Cilamaya Mau Digusur Pol PP - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Beredar Isu PKL Pasar Cilamaya Mau Digusur Pol PP

Beredar Isu PKL Pasar Cilamaya Mau Digusur Pol PP

Written By Mang Raka on Senin, 22 Agustus 2016 | 15.30.00

- Jika Tolak Tempati Joglo Bikinan IPPC

CILAMAYA WETAN, RAKA - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Cilamaya yang sudah berjualan lebih dari 15 tahun, ramai-ramai menolak menempati joglo yang dibangun Ikatan Pedagang Pasar Cilamaya (IPPC) dua minggu terakhir. Selain dianggap tidak resmi dari Pemkab, para PKL juga enggan kehilangan omset dengan berpindah ke joglo yang hanya berukuran 1,5 X 1,5 meter tersebut. Tak hanya itu, joglo yang dibuat IPPC juga banjir keluhan lantaran dianggap menghalangi bongkar muat barang di pasar.
Ditemui RAKA di lokasi pasar, para PKL mengeluhkan upaya IPPC yang terkesan memaksakan kehendak dengan meminta pedagang pindah ke Joglo yang dibuatnya, seperti yang diungkapkan Asrul (36) pedagang pakaian, para PKL secara tegas menolak relokasi yang disarankan IPPC. Sebab, selain bukan arahan pemerintah karena revitalisasi pasar masih lama, joglo yang dibuat juga lokasinya tidak strategis dan berpotensi menghambat omset pedagang yang sudah berjualan puluhan tahun. Lagi pula, tidak pernah ada musyawarah dengan para PKL atas inisatif relokasi joglo-joglo ini. IPPC juga terkesan membisniskan joglo tersebut kepada para PKL dengan uang muka Rp 1 juta dan angsuran Rp 20 ribu perhari selama 50 hari. Semuanya, tandas Asrul jelas ditolak para PKL. Ia sendiri baru siap dipindahkan kalau Pasar Cilamaya sudah pasti direvitalisasi, bukan mengikuti kemauan IPPC. Karena meskipun meraka hanya PKL, tapi rutin membayar retribusi kepada pemerintah setiap harinya, termasuk keamanan dan kebersihan. "Kami siap dipindah kalau pasar sudah direvitalisasi. Kalau sekarang dipaksa pindah ke Joglo IPPC, omset kita yang sudah berjualan puluhan tahun akan hilang," keluh dia.
PKL lainnya, yang juga pedagang ayam, Neneng mengatakan, para PKL ogah mengisi joglo yang dibuat IPPC, mengingat inisiatif ini tanpa musyawarah. IPPC tiba-tiba melayangkan undangan yang mengharuskan pedagang mendaftarkan diri dalam rangka pemindahan ke joglo yang IPPC buat. Selain joglonya kecil dan jalanannya yang becek, PKL juga menolak memberikan DP Rp 1 juta. Konon isunya, IPPC akan mengerahkan Pol PP untuk tertibkan PKL. Tapi mereka tak menyerah dan siap melakukan perlawanan. "Banyak isu kalau IPPC mau kerahkan Pol PP buat menertibkan kami, ya siap kita lawan," tukas dia.
Keluhan juga justru datang dari pemilik 4 kios permanen di Pasar Cilamaya Endang Master. Paska kebakaran, kiosnya dilingkari police line dan dijanjikan pelebaran jalan. Sehingga, kiosnya dan beberapa pedagang kios lainnya dimundurkan sekitar 1 meter untuk bongkar muat. Namun, bukannya jalan dilebarkan, IPPC malahan membuat joglo di bahu-bahu jalan tepat didepan kiosnya tanpa musyawarah apapun. Akibatnya, omset dagangan kiosnya merosot 50 persen karena lokasinya menjadi acak-acakan.
Jika seperti ini, ia sangat keberatan IPPC membangun joglo dibahu-bahu jalan milik pemerintah dan menghalangi kiosnya. Jika diperlukan tandas Endang, ia meminta joglo yang menelan jalan pemerintah dan kiosnya itu dibongkar lagi. "Awalnya buat pelebaran jalan, kok IPPC malah bangun joglo lebih dari 24 unit mah, kalau tahu begini saya keberatan," tandasnya.
Sementara itu, paguyuban pedagang di luar IPPC, yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Cilamaya (P3C) yang diketuai Adrim Bontot mengaku, banyak PKL mengeluh pada P3C atas upaya pemindahan ke joglo yang dibangun IPPC. Mereka sebut Adrim, sudah berjualan cukup lama dan mengaku siap dipindahkan kalau revitalisasi pasar sudah dilaksanakan. P3C hanya menjembatani keinginan para PKL ini, karena konon beredar kabar untuk memuluskan pemindahan ini, IPPC bakal mengerahkan Pol PP. Namun, P3C akan siap membantu PKL apapun yang akan terjadi, sebab, penolakan ini adalah kerelaan sendiri para PKL yang membubuhkan lewat petisi tandatangan penolakannya. Pembangunan joglo pribadi IPPC itu juga dengan orientasi bisnis uang muka dan angsuran yang uangnya entah masuk kemana. Pihaknya juga mempertanyakan, perizinan pembangunan joglo yang memakan bahu jalan oleh IPPC tersebut. "P3C hanya menjembatani keinginan para PKL, karena bukan saja lisan, mereka juga membuktikan penolakannya lewat tandatangan," jelas dia.
Dihubungi terpisah, Ketua IPPC Karno mengatakan, joglo atau lapak yang dibangun sengaja disediakan untuk penataan PKL pasar Cilamaya yang tidak ada pemaksaan. Ia bahkan membantah bakal mengerahkan Pol PP untuk merelokasi PKL. Adapun mengenai uang muka bagi PKL memang dibenarkan sebagai penggantian biaya pembangunannya. IPPC tegas Karno, hanya memberikan saran dan arahan agar lapak-lapak PKL bisa tertata rapi di dalam pasar. Selebihnya diserahkan ke UPTD Pasar yang memiliki wewenang lebih jauh.
Wal hasil, Karno mengklaim, dari 24 lapak yang dibangunnya atas seizin Pemerintah itu, sudah diisi 90 persen PKL depan kantor pasar. Tinggal pedagang ayam saja yang belum mau dipindahkan. "Untuk penataan PKL saja biar lebih representatif, tidak ada istilah pemaksaaan, hanya disarankan saja yang mau silahkan yang tidak juga tidak masalah. Adapun soal biaya, itu untuk penggantian saja bangunannya," kata dia.
Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Wilayah II Banjar mengatakan, perizinan dan pembangunan lapak untuk PKL dibangun atas kesepakatan atau musyawarah antara pedagang dan IPPC di lapangan. Pihaknya juga menjamin, tidak ada yang menghalangi pemandangan antarkios sebab dikasih jarak masing-masing 2,5 meter. "Semua lapak atas kesepakatan pedagang dan IPPC di lapangan," ujar dia menjelaskan. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template