Bendahara Jadi Pemegang Tunggal Rekening Desa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bendahara Jadi Pemegang Tunggal Rekening Desa

Bendahara Jadi Pemegang Tunggal Rekening Desa

Written By Mang Raka on Jumat, 05 Agustus 2016 | 15.30.00

LEMAHABANG, RAKA - Aksi kocok ulang bendahara desa gara-gara tak sejalan dengan kepala desa, tidak akan terjadi lagi tahun 2017 mendatang. Selain bakal di-SK-kan khusus oleh bupati, bendahara desa juga jadi pemegang kuasa penuh rekening desa yang tidak bisa diintervensi perangkat desa lain.
Sekretaris Camat Lemahabang H Hasan Nurdin mengatakan surat edaran BPMPD yang meminta desa kembali mengajukan bendahara desa yang baru sudah dipenuhi di Kecamatan Lemahabang. Dimana Kaur Keuangan yang selama ini banyak merangkap sebagai bendahara desa mesti dihapuskan. Sebab syarat yang sama dengan perangkat lainnya seperti usia minimal 20 tahun, lulusan SMA dan mampu mengoperasikan komputer, bendahara desa bakal berdiri sendiri dengan mengantongi SK langsung dari bupati meskipun posisinya sama karena bagian dari perangkat desa juga.
Itu memang diperlukan agar desa tidak sembarangan ganti-ganti bendahara dengan alasan tidak sejalan, dan berpotensi menganggu sistem keuangan dan pelaporan dari desa ke kecamatan. "Mereka akan mengantongi SK langsung dari bupati. Alhamdulillah di Lemahabang sudah semuanya diajukan," ungkap dia.
Lebih jauh Hasan menambahkan selain mengantongi SK, bendahara desa juga memegang penuh wewenang kepemilikan rekening desa, baik dana yang bersumber dari APBD 1, 2 maupun APBN. Sedangkan Kaur keuangan tidak memiliki kewenangan memiliki rekening yang berkaitan dengan desa. Begitupun soal honor sebut Hasan, bendahara desa ini tetap memiliki hak sama dalam pagu ADD dengan perangkat lainnya. Jika pun di luar itu, mungkin saja Pemkab mengupayakan khusus insentif bendahara desa operasionalnya diluar ADD. "Yang berhak pegang rekening ya bendahara desa, bukan kaur keuangan, karena disana nanti semua bantuan transitnya ke rekening satu pintu tersebut," pungkas dia. (rud)
Berbagi Artikel :

2 komentar:

  1. kami sebagai bendahara desa mempertanyakan kenapa harus ada setoran untuk pejabat penting di dppkad setelah add cair dan ada yang menunggu pejabat di dppkad di bank jabar ketika proses pencairan add, jumlahnya bervariasi minimal 500rb rupiah, kalau dikalikan 279 desa lumayan juga.

    BalasHapus
  2. Tanyakan ke kementerian DESA supaya anda jelas

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template