Belum Tentu Jadi Kepsek Harus Bayar Diklat Rp 15 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Belum Tentu Jadi Kepsek Harus Bayar Diklat Rp 15 Juta

Belum Tentu Jadi Kepsek Harus Bayar Diklat Rp 15 Juta

Written By Mang Raka on Kamis, 04 Agustus 2016 | 15.30.00

TEMPURAN, RAKA - Dari 90 orang Pendaftar Calon Kepala SMP, 48 diantaranya memang dinyatakan layak oleh P4TK Cianjur. Namun, jumlah itu masih dianggap belum aman dijamin lolos menduduki jabatan pimpinan di SMP Negeri. Pasalnya, kebutuhan sampai 2018 hanya 24 orang seiring dengan masuknya masa periodesasi dan pensiun. 24 diantaranya dipastikan gugur meskipun mengantongi kelayakan menjadi kepala sekolah.
Tidak hanya itu, molornya waktu Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) buat para calon kepala (cakep) selama 3 bulan sebelum menjadi kepala sekolah, disebut-sebut akibat jumlah dana yang harus dikeluarkan 48 cakep ini cukup besar yaitu Rp 15 juta perorang, sementara uang yang dikeluarkan untuk diklat belum menggaransi semua pendaftar cakep SMP ini lolos menjadi kepala SMP definitif sampai 2018 mendatang.
Salah seorang guru yang menjadi calon Kepala SMP asal SMPN 1 Telagasari, Jayadi Pura S.pd mengatakan dirinya sudah 2 kali ikut seleksi Cakep, yaitu di tahun 2013 dan tahun ini. Secara prosedur, memang format seleksi tahun ini lebih transparan, tertib dan ketat. Dari 90 orang pendaftar, 48 diantaranya dikategorikan sebagai cakep yang dianggap layak, dengan melihat skala minimal memuaskan dari skala lainnya tidak memuaskan, cukup memuaskan dan sangat memuaskan.
Hanya saja, jumlah 48 orang yang layak itu masih dirundung kecemasan. Sebab kebutuhan kepsek sampai 2018 itu hanya 24 orang. Artinya setengah dari total 48 itu bisa dinyatakan tidak lolos. Kepsek tambah galau karena diklat 48 Cakep itu bakal menelan biaya besar dan harus ditanggung sendiri. Persoalannya, meraka wajib ikut pelatihan dengan membayar mahal, sementara kepastian lulus tidak lulus itu belum bisa dipastikan. "48 calon ini sudah layak, jadi harus ikut diklat. Sementara kebutuhan cuma 24 orang sampai 2018, ya jelas cakep pada galau kang, karena diklat itu kan pake biaya, beruntung kalau lulus, kalau enggak?" jelas dia.
Lebih jauh guru matematika teladan tingkat kabupaten ini menyarankan agar pelatihan yang kabarnya bakal digelar di Solo atau Cianjur itu ditanggung oleh pemkab. Artinya, sambung dia, 48 cakep ini berharap bisa ikut diklat gratis dan siap mengandalkan kemampuan dalam berkompetisi selama diklat. Dan yang paling terpenting lagi sebutnya, para cakep ini tidak melakukan tindakan kasak-kusuk lobi kesana kemari demi mengejar jabatan, karena semuanya harus mempercayakan pada tim dari Provinsi di P4TK yang saat ini diyakininya lebih objektif dan transparan.
Sehingga, tidak ada celah kecurangan maupun intervensi politik yang bisa masuk ke ranah seleksi ini. Apapun hasilnya dari hasil seleksi 48 cakep yang sudah layak tanpa Passing Grade dan perangkingan tahun ini, bisa diterima sama-sama, karena menjadi kategori layak saja, para calon kepala ini sudah berkompeten memenuhi 4 soal yaitu tentang kemampuan kepala sekolah, menyelesaikan cara di sekolah, tanggapann dan jawabannya subjektif sampai rubrik batasan terjawab optimal. "Kita sarankan sih biaya diklat ditanggung pemkab, karena dari 48 cakep ini juga belum ada kepastian 24 orang yang benar-benar lulus itu yang mana saja nantinya," jelas dia.
Kepala SMPN 1 Tempuran, Dudi S.pd mengatakan 48 orang calon kepala SMP dari 90 pendaftar dinyatakan layak oleh P4TK Cianjur. Namun, diakuinya, nasib Diklat 3 bulan bagi 48 orang cakep ini masih belum diketahui jadwalnya. Dulu, saat seleksi dilakukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), diklat digelar setelah Cakep mengantongi SK sebagai Kepala SMP.
Namun saat ini, jumlah 48 yang layak jika melihat kebutuhan sampai 2018 hanya 24 orang saja belum membuat puas para Cakep. Sebab, mereka masih cemas, lantaran setengahnya dipastikan tidak akan lolos.
Di sisi lain, diklat justru digelar sebelum ada kepastian mereka jadi atau tidak sebagai kepsek definitif secara bertahap sampai 2018. Apalagi sebut Dudi, biaya diklat harus ditanggung sendiri para cakep sebesar Rp 15 juta perorang. Artinya, bagaimana jika uang sudah keluar untuk Diklat, sementara yang bersangkutan ternyata tidak lulus? Nah formulasi ini yang membuat Diklat belum ditentukan jadwalnya, karena Disdikpora sudah berbaik hati mengupayakan agar biaya diklat itu bisa ditanggung Pemkab agar tidak memberatkan beban biaya maupun psikis para kepala sekolah terkait hasil yang belum pasti tersebut. "48 yang layak ini kan mau dilatih, mereka harus tanggung biaya diklat Rp 15 juta perorang selama 3 bulan. Masalahnya cakep ini galau karena diklat digelar bayar mahal, namun mereka belum tentu lolos jadi Kepala SMP, karena setengahnya juga harus gugur," tandas dia.
Lebih jauh Kepsek asal Kecamatan Klari ini menambahkan, biaya diklat itu memang selalu ditanggung Cakep sebagaimana tahun tahun sebelumnya. Ketika ia ditanya seleksi pun, biaya Rp 12 juta untuk Diklat itu memang wajib ada. Hanya saja saat itu, para calon kepala hasil seleksi LPMP sudah menggaransi jadi Kepala SMP. Sebab, diklat itu digelar setelah cakep menduduki jabatan sebagai kepala sekolah bertahap yang sudah mengantongi SK. Namun saat ini, belum ada jaminan lolos, pelatihan sudah digelar.
Sebenarnya terus Dudi, dinas sudah mengupayakan agar biaya Administrasi Diklat 3 bulan itu dibiayai Pemkab. Bila disanggupi maka jadwal diklat akan lebih cepat. Persoalannya, lambat digelar karena masih belum ada kepastian apakah biaya ini siap ditanggung APBD atau masing-masing. "Kalau uang ada, mungkin diklat akan cepat digelar, tapi karena belum jelas siapa yang akan menanggung ini, belum ada kesiapan ya jadwalnya juga belum pasti," ujar pria ini. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template