372 Perusahaan Nunggak Iuran - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » 372 Perusahaan Nunggak Iuran

372 Perusahaan Nunggak Iuran

Written By Mang Raka on Selasa, 30 Agustus 2016 | 17.58.00

- Karyawan Terancam tak Bisa Klaim BPJS

PURWAKARTA, RAKA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Purwakarta, mengambil sikap tegas terhadap perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang menunggak membayar iuran. Sebagaimana MoU  dengan Kejaksaan Negri (Kejari), BUMN yang dibergerak dibidang asuransi sosial ini, akan menyeret perusahaan-perusahaan yang mengabaikan iuran ke jalur hukum.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta Didi Sumardi mengatakan, di Purwakarta ada 1.150 perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah itu ada 372 perusahaan tercatat menungak bayar iuran. Bahkan dari 372 perusahaan itu sebanyak 203 perusahaan yang menunggak iuran tersebut masuk katagori macet. "Maka dari itu, hari ini ke 203 perusahaan tersebut kami limpahkan kepada Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk diberikan pembinaan dan diproses secara hukum, karena ini menyangkut kesejahteraan karyawan mereka juga," kata dia.
Perusahaan yang masuk dalam kategori macet adalah perusahaan yang telah menunggak iuran di atas enam bulan sampai satu tahun. Dari 372 perusahaan yang nunggak membayar iuran ini total tagihannya mencapai Rp 21 miliar. Meski begitu, ada sebagian perusahaan yang menunggak ini secara bertahap sudah melakukan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan. "Karena memang, sebelum dilimpahkan ke kejaksaan kami juga melakukan upaya seperti seperti pengiriman surat SP I dan SP II ke pihak perusahaan. Jadi upaya penindakan hukum ini, karena memang ada perusahaan yang sebagian besar masih tidak memberikan itikad baik," jelasnya.
Piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan, lanjut Didi, merupakan piutang negara, dimana terdapat kewajiban perusahaan untuk melunasi iuran, dan ada hak pekerja atau karyawan terhadap piutang tersebut. "Ketika ada karyawan perusahaan yang menunggak iuran dan karyawan tersebut mengalami resiko atas pekerjaannya, maka BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat memproses ganti rugi atas resiko tersebut, dan tentu ini sangat merugikan karyawan,"tutur Didi.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perusahaan wajib ikut program ini. Hal ini sangat penting untuk melindungi para pekerja jika terjadi permasalahan seperti kecelakaan kerja, pemeliharaan kesehatan, serta jaminan hari tua. BPJS Ketenagakerjaan berencana kerja sama dengan kejaksaan akan berkembang kepada penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masyarakat pekerja memahami hak dan kewajiban terkait perlindungan jaminan sosial.
MoU Kejari dengan BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari peroses penegakan dan pembinaan hukum program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam arti bila terjadi permasalahan perdata, kejaksaan bisa menjadi pendamping hukum sebagai jaksa pengacara negara bila perkaranya litigasi di pengadilan. Namun bila terjadi non litigasi, kejaksaan bisa menjadi mediator dan negosiator.
Sementara itu, Kajari Purwakarta Shinta Sasanti mengaku dari 203 perusahaan yang bermasalah menunggak membayar iuran tahap pertama pihaknya akan memanggil sebanyak 29 perusahaan dulu. Mereka akan diberi pembinaan sebelum akhirnya diproses secara hukum. "Jadi prosenya bertahap. Pemanggilan kepada 29 perusahaan ini akan dilakukan besok (hari ini)," singkat dia. (awk)


Perusahaan wajib BPJS
- Jumlah perusahaan : 1.150
- Perusahaan nunggak : 372 perusahaan, 203 diantaranya masuk kategori macet
- Total tagihan : Rp 21 miliar

Konsekuensi
- Perusahaan bisa dijerat hukum
- Karyawan tak bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template