10 Desa Disinyalir Selewengkan Dada Desa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » 10 Desa Disinyalir Selewengkan Dada Desa

10 Desa Disinyalir Selewengkan Dada Desa

Written By Mang Raka on Selasa, 02 Agustus 2016 | 12.30.00

- LPKSM Lapor ke Inspektorat

PURWAKARTA,RAKA - Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Satria Pangkal Perjuangan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah desa di Purwakarta ke inspektorat, Senin (1/8).
"Dari penulusuran dan laporan masyarakat yang masuk ke lembaga, 10 desa yang disinyalir terjadi penyimpangan DD dan ADD," ujar Korwil LPKSM Satria Pangkal Perjuangan Purwakarta, Dodo Zakaria.
Menurutnya, permasalahan tersebut juga akan segara dikomunikasikan dengan pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta. "Idealnya, aparat penegak hukum terus melakukan pengawasan guna mengantisipasi maraknya dugaan penyimpangan-penyimpangan dana desa," tuturnya.
Sementara, Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Ir Tarsamana Setiawan mengatakan, pada pekan sebelumnya inspektorat sudah diberikan surat perintah untuk monitoring DD dan ADD. "Sebagaimana diketahui, penyaluran dana desa di Kabupaten Purwakarta baru mencapai 60 persen. Kini kita sedang melakukan monitoring DD dan ADD, dan kita akan audit sekitar Desember mendatang," ujarnya, di Kantor Inspektorat di Jalan Veteran.
Menurut Tarsamana, inspektorat hanya bisa menyampaikan LHP monitoring berdasarkan hasil monitor di lapangan. Sesuai dengan fungsi inspektorat secara umum, yaitu pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan. Dia juga mengingatkan, dalam praktiknya penggunaan dana desa harus terkoneksi antara RPJMDes, RKPDes dan APBDes. "Tentu saja harus diketahui juga oleh pihak-pihak terkait seperti, Bamusdes," ujarnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani mengatakan, jika dirunut, pada awal kemunculan UU Desa, tidak sedikit kalangan yang meragukan kemampuan desa mengelola dana desa. Dalam konteks tersebut, dana desa yang sudah mulai dikucurkan pada April 2015 lalu harus menjadi titik pijak pembuktian pemerintah dan warga desa terhadap kalangan yang pesimistis tersebut. "Desa harus membuktikan bahwa dengan adanya dana desa bisa menghadirkan manfaat bagi pemerintah dan warga desa dan bisa dikelola dengan jujur," ujar Fitri.
Pertanyaannya, lanjut politisi Partai Gerindra itu, bagaimana mengoptimalkan penggunaan dana desa? Yang utama tentu saja prinsip pengelolaan. "Memang, kepala desa adalah kuasa pengguna anggaran desa. Tapi, kekuasaan ini tidak boleh digunakan semena-mena. Jajaran pemerintah desa harus mengutamakan prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan partisipasi dalam mengelola dana desa. Informasikan berapa dana desa yang diterima desa, untuk apa saja akan digunakan, di mana lokasinya, dan siapa penerima manfaatnya. Informasi ini harus diketahui seluruh elemen di desa tanpa terkecuali," tegasnya.
Menurutnya, jika peran pemerintah desa lebih pada aspek eksekusi anggaran, Bamusdes, harus aktif mengontrol penggunaan dana desa. Jika selama ini Bamusdes terkesan sebagai lembaga stempel kebijakan pemerintah desa, sekarang hal itu tidak boleh terjadi lagi. "Peningkatan kapasitas pengetahuan dan peran Bamusdes harus segera dijalankan. Memang sudah ada pelatihan maupun sosialisasi dari pihak pemerintah. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada, pelatihan atau sosialisasi tidak pernah ada tindak lanjut dalam bentuk supervisi dan fasilitasi," bebernya.
Selain itu, di samping pemerintah desa dan Bamusdes, warga desa tidak boleh pasif. Warga yang aktif bukan dalam arti mengkritik tanpa memberi solusi. Tidak pula berpretensi menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan kepala desa agar bisa dipidanakan. "Warga aktif yang dimaksud adalah warga desa yang mau terlibat dalam pembahasan dana desa dan secara sukarela ikut mengawasi. Jika ada indikasi penyalahgunaan, warga aktif bisa segera berkomunikasi dengan Bamusdes agar bisa segera diselesaikan," tambah Fitri.
Satu lagi, lanjut Fitri, yang tidak boleh dilupakan adalah peran pemerintah kabupaten. Dalam UU Desa, pemerintah kabupaten dapat mengawasi pengelolaan keuangan desa (UU Desa, Pasal 115 g). Dengan begitu, kabupaten tidak boleh berpangku tangan, melainkan harus meningkatkan pengawasannya agar dana desa bisa dikelola dengan benar sesuai dengan kaidah administrasi pemerintahan. (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template