SMKN Dengklok Disegel - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » SMKN Dengklok Disegel

SMKN Dengklok Disegel

Written By Mang Raka on Rabu, 27 Juli 2016 | 20.12.00

-Dipaksa Oknum LSM Terima 39 Siswa Titipan

RENGASDENGKLOK, RAKA - Sistem dunia pendidikan di Kabupaten Karawang kembali bermasalah. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang seharusnya sudah selesai dilakukan beberapa waktu lalu, kembali dibuka di SMKN 1 Rengasdengklok.
Pemicunya adalah sejumlah oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengamuk dan menyegel sekolah, lantaran siswa titipan mereka tidak diterima di sekolah bergengsi Karawang utara ini.
Aksi segel menyegel ini dilakukan sejak kemarin malam. Begitu ketahuan, malam itu juga gembok dibuka kembali. Lucunya, ketika tahu pagi gembok dibuka, rombongan oknum LSM ini kembali menyegel gerbang. Aksi ini kemudian bisa diredam setelah Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari turun tangan membuka segel gembok.
Menurut informasi di internal SMKN 1 Rengasdengklok yang minta dirahasiakan namanya, aksi segel menyegel ini dilakukan oleh oknum LSM yang meminta agar ada tambahan kelas, untuk mengakomodir banyak siswa yang tidak bisa masuk. "Jadi awalnya, saya juga pagi itu tidak ada di sekolah. Cuma dapat telepon bahwa telah terjadi penggembokan. Setelah saya datang memang sudah pada kumpul, ada camat, kapolsek dan danramil. Sejak semalam sebenarnya gerbang sekolah sudah digembok, tapi pagi sudah dibuka. Eh mereka datang lagi dan terus digembok lagi sampai akhirnya wakil bupati datang," jelas sumber ini, Selasa (26/7) kemarin.
Mereka kemudian diajak berdialog di sekolah. Suasana sempat panas, karena semuanya mengusulkan ada penambahan kursi. Padahal kepala sekolah tidak menghendaki ada penambahan. Dialog terus terjadi ditengah adu argumentasi yang terus memanas. Namun tak juga menemukan solusi. Untuk menghindari keributan dan intimidasi, akhirnya wakil bupati dan musyawarah pimpinan kecamatan menyepakati ada penambahan 3 orang tiap kelas. Artinya, siswa baru titipan yang akan diterima di SMKN 1 Rengasdengklok ialah 39 orang.
Dengan catatan, kata dia, semuanya harus diseleksi secara ketat. Sebab jika tidak diseleksi, yang mau sekolah disana ada ratusan siswa. Mengenai mekanisme penerimaan siswa titipan ini, akan diatur oleh panitia yang diantaranya dipimpin oleh camat, kapolsek dan danramil, unsur sekolah serta unsur komite. "Mengenai jadwal penambahan rombel sendiri belum dipastikan karena baru dibentuk," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala SMKN 1 Rengasdengklok Wawan Cakra mengatakan, alasan menolak titipan siswa karena keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Tahun ini, sekolah yang dipimpinnya hanya mampu menampung sekitar 520 siswa, lebih sedikit 200 siswa dibanding tahun lalu. "Untuk tahun ini memang sengaja dikurangi. Pertimbangannya sarana dan prasarana yang memang terbatas," katanya.
Sementara pewakilan warga yang mengaku berasal dari Amansari, menyalahkan kepala sekolah yang terkesan tidak tegas dan memberikan harapan. "Kita itu tidak memaksa masuk. Tapi memang dari awal kepala sekolah seolah tidak tegas. Hanya mengatakan akan dibawa rapat dengan terus tidak ada kejelasan," ungkapnya.
Di lain pihak, Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari ketika ditanya soal penyegalan SMKN 1 Rengasdengklok, menyerahkan semuanya pada peraturan bupati (perbup) mengenai PPDB online. Apalagi selama ini sudah ada slogan sekolah negeri-swasta sama saja. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di SMKN 1 Rengasdengklok, untuk meredam amarah oknum anggota LSM yang menggembok gerbang sekolah. "Saya buka sendiri gerbangnya. Karena cari kunci tidak ada, saya bongkar gemboknya pakai palu didampingi oleh kapolsek dan danramil serta camat. Kasian anak-anak, mereka lagi belajar," tandasnya.
Jimmy meminta agar masyarakat tidak main hakim sendiri jika ada persoalan. Setidaknya bisa diobrolkan oleh bupati dan wabup. Pemerintah sendiri, sambung Jimmy, menghargai asas kedaerahan dengan memberikan ruang musyawarah pada para tokoh Dengklok. Namun di sisi yang lain, jangan sampai aspirasi ini justru memberatkan pihak sekolah. "Apalagi kalau dipaksa harus menampung 170 siswa, ya gak akan cukup. Karena nanti jadwal sekolahnya harus dua shift," tandas pria asal Telagasari ini.
Dari hasil dialog yang ia pimpin, akhirnya disepakati bahwa sekolah dipersilahkan menerima siswa baru dengan catatan satu kelas ditambah 3 siswa saja. "Syaratnya siswa tersebut harus warga desa setempat, dan masuk kategori siswa kurang mampu. Proses penyeleksiannya diserahkan kepada camat, kapolsek, danramil, dan tokoh sekitar," tukas Jimmy.
Ketika disinggung apakah menerima siswa baru diluar jadwal PPDB merupakan pelanggaran, Jimmy mengaku memang melanggar aturan. Hanya saja, Jimmy beralasan jika situasinya darurat dan terdesak, boleh saja aturan tersebut dikesampingkan. "Aturan itu kan dibuat untuk kemakmuran masyarakat. Artinya boleh saja (aturan dilanggar) kalau dalam kondisi darurat. Tadi saja jika tidak diambil keputusan, pasti akan ribut dan akan berdampak buruk pada sekolah. Karena mereka akan diintimidasi terus," sergah Jimmy.
Hanya saja wakil bupati berjanji, ini menjadi kejadian yang terakhir kalinya. Karena pada 2017 nanti, pemerintah akan tegas dan tidak mentolerir lagi. "Tahun depan tidak ada lagi penambahan kuota seperti ini. Ya anggaplah kejadian ini sebagai sosialisasi aturan PPDB. Namanya aturan kan tidak bisa langsung dijalankan, harus ada sosialisanya dulu, seperti tax amnesty," jelas dia. (dri/fah)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template