Siap-siap, Kepala Madrasah Aliyah Swasta Segera Direlokasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Siap-siap, Kepala Madrasah Aliyah Swasta Segera Direlokasi

Siap-siap, Kepala Madrasah Aliyah Swasta Segera Direlokasi

Written By Mang Raka on Sabtu, 30 Juli 2016 | 13.00.00

TELAGASARI, RAKA - Para kepala Madrasah Aliah (MA) swasta di Karawang diminta Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat untuk tidak galau lagi menyikapi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 tahun 2014 terkait ditariknya kepala sekolah PNS dari sekolah swasta ke Madrasah Negeri di tahun 2017 mendatang.
Kepala MA Ghoyatul Jihad Kecamatan Telagasari Drs Salmon mengatakan aturan ini sempat membuat resah para kepala madrasah karena aturan ini juga otomatis bakal mencabut tunjangan lauk pauk dan insentif kinerja. Namun, Kabid Madrasah Kanwil Kementrian agama (Kemenag) Jabar meyakinkan bahwa aturan PMA Nomor 29 tahun 2014 tetap akan dilakukan tahun 2017 mendatang. Dimana untuk guru PNS maupun kepala madrasah PNS yang diperbantukan di swasta, Satuan Kerjanya (Satker) akan dipindahkan ke madrasah negeri, bukan lagi di kantor Kemenag Kabupaten. Seperti yang selama ini berlaku. Sehingga wewenang men-DPK-kan PNS diperbantukan di madrasah swasta, tergantung kerelaan Madrasah Negeri, itupun harus melalui rekomendasi yayasan. "Kata beliau tetap mengacu pada PMA no 29 tahun 2014 tentang kepala madrasah PMA Nomor 103 tahun 2015 tentang pedoman pemenuhan beban kerja guru madrasah yang bersertifikat pendidik, itu berlaku nanti 2017 mendatang," jelas dia.
Selain itu, kewajiban Kepala Madrasah ngajar 24 jam, saat pembinaan, Kanwil meminta semua Kepala MA mencermati aturan yang ada. Karena equivalennya adalah 18 jam. Jadi mengajar efektif bagi Guru PNS yang bertugas sebagai Kepala di MA Swasta adalah 6 jam saja. Namun, soal penarikan atau relokasi tetap akan dijalankan tahun 2017 mendatang. Semuanya dipastikan akan direlokasi dari Kemenag ke Satker yang ditunjuk yaitu Madrasah berstatus Negeri.
Jika berkenan, kata dia, rekomendasi yayasan akan menjadi pertimbangan utama agar Satker baru dibawah kendali negeri bisa men-DPK-kan guru PNS ke madrasah swasta yang membutuhkan. "Urusan keuangan ,administrasi dan pelaporan semuanya dibawah kendali Madrasah Negeri, guru PNS tetap bisa direlokasi lagi ke swasta, asalkan di negeri pegawainya sudah penuh," tukas dia menjelaskan.
Atas kebijakan baru itu, siap dan tidak siap, sebut Salmon, semua Kepala MA, bahkan Tsanawiyah harus siap karena menjalankan kebijakan pemerintah. Apalagi sebagai PNS, harus siap ditempatkan atau ditugaskan dimana saja. Persoalannya, madrasah negeri itu siap atau tidak? karena keberadaan PNS sebenarnya mengurangi beban Madrasah Negeri yang saat ini disebut-sebut masih Kurang. Terutama soal pemberian honor bagi non PNS. Sehingga jika PNS dari swasta ditarik ke Madrasah Negeri lagi, apakah bersedia men-DPK-kan satu dua PNS nya untuk diperbantukan sebagai kepala sekolah di madrasah swasta. "Ya siap gak siap harus siap, ini kan kebijakan kementerian. Toh Kanwil Kemenag juga sudah meminta agar Kepala madrasah tidak galau lagi," jelas dia.
Kepala MAN Cilamaya H Asep Farhan sebelumnya mengungkapkan, menyikapi aturan itu memang MAN akan menjadi satker yang akan men-DPK-kan guru-guru PNS. Jika melihat analisa kebutuhan di MAN saja, rata-rata masih kurang. Sehingga, penarikan PNS yang menjadi kepala atau guru di swasta akan menguntungkan bagi Madrasah Negeri. Sehingga, rasanya sungkan merelakan guru PNS yang sudah ditarik dari swasta, di-DPK-kan lagi ke swasta, sementara di Madrasah Negeri saja masih kekurangan. "Sungkan rasanya men-DPK-kan ke swasta, di Negeri saja masih kekurangan," ujar Asep. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template