Purwakarta Terancam Kehilangan Pendapatan Rp 1,5 M - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Purwakarta Terancam Kehilangan Pendapatan Rp 1,5 M

Purwakarta Terancam Kehilangan Pendapatan Rp 1,5 M

Written By Mang Raka on Sabtu, 16 Juli 2016 | 18.00.00

PURWAKARTA, RAKA - Pendapatan pajak dari tempat hiburan di Purwakarta sebesar Rp 1,5 miliar per tahun terancam hilang. Ini menyusul dengan dikeluarnya surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta daerah mencabut peraturan daerah yang mempersulit investasi yang salah satunya Perda nomor 11/2011 tentang Pajak Hiburan di Purwakarta. Penarikan pajak hiburan selama ini seperti karaoke menjadi bahan pertanyaan, karena selama ini tempat karaoke di Purwakarta belum memiliki legalitas.
Kepala Bidang Pendapatan I Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Yayat Hidayat mengatakan, pendapatan dari pajak hiburan di Purwakarta akan hilang jika surat dari Mendagri itu direalisasikan di lapangan. Dia menjelaskan, khusus pajak karaoke selama ini sesuai dengan Perda nomor 11/2011 dipungut oleh DPKAD sebesar 35% dengan total penghasilan dari pajak karaoke sebanyak Rp 800 juta per tahun. "Kami melakukan pemungutan pajak karaoke itu karena ada payung hukumnya yaitu Perda nomor 11 tahun 2011 tentang pajak hiburan dan berkenaan dengan masalah legalitas itu bukan berada di tangan DPKAD," kata Yayat, saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya.
Surat dari Mendagri tersebut, kata dia, sampai saat ini belum diketahui teknis dan petunjuknya untuk mencabut Perda Nomor 11/2011 ini. "Kami belum memperoleh surat lagi dari Mendagri mengenai teknis pencabutan perda tersebut," kata dia.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta daerah mencabut peraturan daerah yang mempersulit investasi. Pencabutan perda yang mempersulit investasi di Indonesia ini sebanyak 1.300 peraturan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Ketua Pusat Pengkajian Pembangunan Purwakarta (KP3) Budi P meminta, kepada pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan peraturan daerah tentang pajak hiburan tersebut. Sebab, penarikan pajak sebesar itu  menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Sedangkan untuk masalah perijinan lanjut Budi, pemerintah daerah harus bersikap tegas dalam artian tidak bersikap setengah-setengah dalam melahirkan peraturan daerah masalah perijinan tempat hiburan di Purwakarta termasuk salah satunya tempat karaoke. "Sudah saatnya sekarang Pemkab Purwakarta tegas mengeluarkan aturan masalah tempat hiburan ini, apalagi sekarang ini dinamika masyarakat di Purwakarta sudah semakin menggeliat termasuk banyak pekerja asing yang bermukim di Purwakarta. Purwakarta harus sudah seperti kota-kota besar lainnya yang tidak ragu lagi mengeluarkan ijin tempat hiburan," singkatnya. (awk)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template