Pemkab Harus Patuhi Mahkamah Agung Soal Sumurgede - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemkab Harus Patuhi Mahkamah Agung Soal Sumurgede

Pemkab Harus Patuhi Mahkamah Agung Soal Sumurgede

Written By Mang Raka on Selasa, 26 Juli 2016 | 14.30.00

Upaya mencari keadilan yang dilakukan penggugat terhadap keberadaan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang nomor 141.1 kep.861-Huk/2012 telah berakhir dan tidak ada celah hukum melakukan perlawanan lagi  seiring dengan ditolaknya upaya hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK) nomor 159/PK/TuN/2016  yang dilakukan tergugat 1 dalam hal ini Bupati Karawang dan tergugat intervensi Kades Sumurgede Yahya Sulaeman oleh Mahkamah Agung.
Sekjen FKBPD Karawang, Deden Nurdiansyah saatnya Pemkab Karawang tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang sudah inkracht dengan segera mencabut SK itu dan menerbitkan SK pemberhentian serta pengangkatan Penjabat Kepala Desa (PJS) agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan di Desa Sumurgede sebagaimana salah satu amar putusan Mahkamah Agung perkara PK nomor yang menguatkan putusan PTUN dan PT TUN.
"Saya berharap OPD terkait tidak lagi memberikan pendapat hukum yang keliru dan memaksa Bupati untuk menggunakan diskresi, karena keberadaan pasal 22 dan 23 dalam uu 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak berdiri sendiri tetapi harus memenuhi persyaratan yang ada dalam pasal 24, jadi kalau pejabat terkait melakukan itu, patut diduga memiliki maksud tidak baik terhadap bupati,” ungkapnya.
Ditambahkannya, lebih gila lagi jika ada pejabat terkait mengatakan sulit untuk menemukan dasar pemberhentian kades dan mekanisme pelaksanaannya Pilkades ulang, membaca norma hukum itu harus juga secara mutatis mutandis. "Jadi tidak lagi masukan yang keliru kepada bupati, selain harus menjalankan amar putusan MA," terangnya.
Saat ditanya tentang langkah hukum yang dilakukan penggugat melaporkan ke Komisi Ombudsman melalui kuasa hukumnya dalam perkara Desa Situdam, Deden tidak mau mengomentari dengan alasan menghargai hak hukum penggugat, tapi dirinya lebih setuju menggunakan skema yang ada dalam UU PTUN maupun UU Administrasi Pemerintahan ketika Kepala Daerah tidak melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap."Karena ini menyangkut sengketa TUN dan bukan kategori mall administrasi, maka pintunya ya melaui skema kedua UU tadi,“ jelasnya.
Ditegaskan ia, yang jauh lebih penting lagi, kinerja pemerintahan Cellica-Jimmy di seratus hari pertama sudah sangat baik."Jangan sampai karena masukan yang salah dari bawahan,khawatir berdampak kondusifitas di desa yang sedang menunggu dijalankannya keputusan MA nergejolak," terangnya.
Karena sebenarnya, kata ia kondusifitas yang ada saat ini bukan tanpa alasan dan upaya maksimal dari para penggugat. "Untuk penggugat bukan tanpa upaya maksimal, baik tenaga dan pikiran untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta yang terpenting menjaga kondusifitas sejak dilayangkan gugata hingga saat ini sudah ada keputusan MA,jangan sampai masyarakat yang sudah proaktif menjaga kondusifitas menjadi tidak percaya pada pemerintah Karawang dengan lalai menjalankan perintah keputusan MA," bebernya.
Dedi Mulyadi salah stau penggugat di Desa Sumurgede mengatakan kalau saat ini masyarakat sudah mendesak untuk segera diterbitkan SK pengangkatan PJS. "Untuk saat ini masyarakat sudah mendesak segera diterbitkan SK pengangkatan PJS karena pemerintah memang harus melaksanakan amar putusan MA dengan salinan keputusan MA yang sudah ada," katanya. Sementara Kabag Hukum Setda Karawang Kiki Saubari belum bisa dimintai keterangannya hingga berita ini dimuat.(dri)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template