Warga Bingung Bayar Pajak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Warga Bingung Bayar Pajak

Warga Bingung Bayar Pajak

Written By Mang Raka on Kamis, 16 Juni 2016 | 15.30.00

-Ada Oknum yang Mainkan SPPT

LEMAHABANG WADAS, RAKA- Pendapatan Asli Daerah (PAD) tengah getol-getolnya digenjot Pemkab Karawang. Sebagai bukti keseriusannya, UPTD Pajak Bumi Bangunan (PBB) sengaja dibentuk untuk mengcover satu wilayah. Namun, layanan penggantian nama SPPT PBB justru bikin kelimpungan masyarakat. Selain membingungkan, juga bisa menyulitkan mereka.
Bendahara PBB Desa Lemahabang Ujang Saepudin mengatakan masih banyaknya SPPT yang belum dibaliknamakan sehingga membuatnya kesulitan melakukan penagihan pajak. Apalagi jika dalam satu SPPT namun wajib pajaknya lebih dari 3 orang, itu juga membuat pembayaran pajak jadi terhambat karena banyak warga yang enggan membayar pajak lantaran SPPT mereka belum balik nama.
Padahal tanah mereka sudah ada yang memiliki AJB dan bersertifikat. Mengganti nama SPPT dari masyarakat, kabarnya dipatok hingga Rp 200 ribu. Padahal kan jangan kan anga Rp 200 ribu, Rp 100 ribu pun masyarakat akan keberatan. Apalagi jika angka ini muncul dari kecamatan atau mungkin DPPKAD.
Selain membayar peralihan nama, masyarakat juga kena denda. Melihat kondisi itu, maka jalan terbaik ialah membiarkan SPPT atas nama yang lama. Ada lagi sebut Ujang, yang mengajukan ganti nama SPPT baru, namun saat dicek, diklaim menunggak 5 tahun, padahal pemilik sudah setor setiap tahun. Imbasnya, bukan saja pergantian nama itu bikin lelah, tapi juga repot.
Kades Lemahabang, Rusli Sumawinata menuturkan DPPKAD selama ini masih belum memberikan formulasi kemudahan bagi masyarakat yang sebenarnya ingin membayar pajak.
Bukan tidak ingin sebenarnya masyarakat bayar PBB, tapi proses balik nama atau ganti nama ini yang bikin susah masyarakat. Sehingga biaya pajaknya harus ditanggung oleh pemilik lama. Anehnya lagi, Akta Jual Beli dan Sertifikat sudah berganti nama tidak sesuai dengan SPPT. Maka dari itu, ia curiga ada yang bermain.
Di Lemahabang, target PBB Rp 140 juta sendiri pesimis tercapai jika balik nama (mutasi) dan pemecahan SPPT saja sulitnya minta ampun. Memang ada terus Rusli yang cepat prosesnya, tapi ada juga yang sengaja diperlambat. Tak ayal kondisi ini membuatnya geram. Di satu sisi Pemkab getol mendesak pemasukan PAD melalui PBB, tapi masyarakatnya sendiri dipersulit urusan hal-hal seperti ini. "PAD digenjot terus tapi proses peralihan dipersulit, dampaknya pemerintah desa juga jadi kerepotan," keluh dia.
Makanya banyak warga beranggapan, lebih baik SPPT jangan ada peralihan, karena semua akan repot. Ia berharap pemkab mempertimbangkan PBB agar lebih maksimal, utamanya soal kepengurusann. Aneh saja, jika UPTD dibentuk, tapi pelayanan dan prosedur masih belum dirapihkan.
Ini akan percuma, apalagi membentuk UPTD yang mengcover 5-7 kecamatan, akan lebih repot lagi. "Semoga keberadaan UPTD bisa membuat semuanya rapi. Hanya saja saya pesimis, selain kepalanya jarang ngantor, pelayanannya juga mencover banyak kecamatan," kata dia lagi. Sekretaris Komisi B DPRD Karawang, Unang Sunandang berharap ada pembenahan terkait penerimaan pajak. "Ya kita upayakan kedepan lebih baik," tandas dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template