UPK Siap Lawan Kementerian Desa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » UPK Siap Lawan Kementerian Desa

UPK Siap Lawan Kementerian Desa

Written By Mang Raka on Jumat, 03 Juni 2016 | 16.30.00

- Jika Aset Mereka Diambil Alih

CILAMAYA KULON, RAKA - Lepas dari kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mana berada di bawah Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang merupakan lembaga penyalur Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari bekas program PNPM, kini menginduk di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Namun, wacana hendak diambil alihnya aset-aset UPK oleh Kementerian Desa (Kemendes) menuai reaksi dari para pengelola UPK yang sudah berbadan hukum.
Kata Sekretaris UPK Singaperbangsa Cilamaya Kulon Nurhadi SE mengatakan
Kementerian Desa yang kini menaungi UPK, seolah-olah ingin merampas aset-aset UPK yang rata-rata berjumlah hingga Rp 3 miliar per UPK. Tapi, jika sampai itu dilakukan, Asosiasi UPK se Indonesia dipastikannya bakal mengepung Kemendes. Karena UPK saat ini, meskipun lepas dari PNPM dan program bantuannya BLM, tapi bukan berarti UPK lemah dan tidak bisa berdiri sendiri.
Pasalnya, dari 24 UPK se-Karawang saja, semuanya sudah berbadan hukum tetap. Baik dari Kemenkumham berikut akta notarisnya. Ini berguna untuk melindungi dari ancaman pengambilalihan UPK yang ternyata digelindingkan oleh Kementerian desa. "Jangan anggap UPK itu bodong, semuanya sudah berbadan hukum dan tetap melakukan perguliran. Sehingga jangan ada yang sewenang-wenang mengambil aset UPK ke desa, sekalipun itu dilakukan Kementerian Desa," ingat dia.
Kemendes, sebut Nurhadi, terlalu banyak dibisiki para eks konsultan PNPM. Padahal jantung PNPM itu bukanlah konsultan tetapi dari pengelolan. Dari sini, orang-orang Kemendes banyak yang tidak faham sehingga merecoki lembaga UPK yang bertahun-tahun teruji mengelola sirkulasi keuangan negara ke desa-desa.
Dirinya balik menantang Kemendes maupun BPMPD membuktikan kesuksesan BUMDes dan pendamping desa. "Urusi konsultan desa saja gak jalan, ngapain urus UPK," kecam dia.
Lebih jauh anggota BPD Manggungjaya ini menyindir sirkulasi keuangan di BUMDes yang selama ini tidak jelas aturannya. Baik secara operasional, pembinaan hingga nominal yang rawan penyelewengan.
Karena pendamping desa tugasnya bukan urusi Bumdes tetapi mengurus keseluruhan pembinaan desa. UPK akan terus berjalan melalui simpan pinjam yang sudah bergulir lama. Jika hasil sirkulasi dan perjuangan UPK dirampas untuk dibagikan ke desa-desa, pantang bagi UPK menyepakatinya. Karena ancaman itulah, kemendes sejauh ini belum nerani keluarkan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Preseiden alias Perpes. "BUMDes saja gak jelas aturan dan pembinaannya, sok buktikan saja suksesnya yang itu, saya mau lihat," tantang dia. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template