Tidak Boleh Ada Pabrik di Pemukiman - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tidak Boleh Ada Pabrik di Pemukiman

Tidak Boleh Ada Pabrik di Pemukiman

Written By Mang Raka on Rabu, 08 Juni 2016 | 14.30.00

KLARI, RAKA - Kebijakan pemerintah pusat untuk menertibkan pabrik yang berlokasi di dekat perumahan dan pemukiman penduduk ke kawasan industri mendapat apresisasi positif. Khususnya pemerintah desa dan kecamatan yang menilai peruntukan pabrik-pabrik tersebut dilingkungan pemukiman telah disalahgunakan.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Anggadita, Agustia Mulyana, selama ini pabrik yang berlokasi di wilayahnya tidak memiliki izin sama sekali, dikarenakan sejumlah industri di Klari bermodus gudang sehingga tidak harus mengurus surat izin, baik dari desa maupun kecamatan. “Kita sambut positif tentang aturan itu, karena selama ini perizinan tidak ada sama sekali masuk ke desa. Apalagi Pemerintah Kabupaten Karawang dipastikan tidak akan mengeluarkan izin bagi pengusaha, yang ingin membangun pabriknya di luar kawasan industri,” terang Agustia, kepada Radar Karawang, kemarin.
Dia menuturkan, meski saat ini tidak diperbolehkan lagi industri berdiri di atas tanah bukan kawasan industri. Namun dalam UU tersebut ada pengecualian yaitu usaha industri menengah atau UKM. "Ada pengecualian yaitu industri UKM dengan harus memiliki rekomendasi perizinan dari Kementerian Koperasi, ditambah nilai investasi sebuah perusahaan harus dibawah 10 Miliar," paparnya.
Selain itu, sambung dia, jika ada perusahaan yang berada di luar kawasan industri sempat vakum dan akan kembali beroperasi dengan investor baru, itu diperbolehkan asal, jenis usahanya sama dengan industri terdahulu. "Terkecuali jika dibangunnya di kawasan industri baru, itu baru diperbolehkan. Artinya harus membentuk kawasan baru," tuturnya.
Tidak hanya itu, dia mengungkapkan, pabrik yang sudah mengalami kebangkrutan alias tutup di wilayahnya berjumlah 10 perusahaan lebih, yang mayoritas pemiliknya berasal dari Jakarta dan Tanggerang. Dirinya juga mengaspresiasi kebijakan untuk merelokasi pemindahan industri di pemukiman warga ke kawasan industri. “Jika lokasi industri di dekat pemukiman warga dipindahkan ke kawasan industri sangat bagus, meskipun memiliki dampak negatif yaitu dengan tenaga kerjanya dipastikan akan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum-oknum. Walaupun penerimaan tenaga kerja melalui satu pintu yakni Disnaker Karawang,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Klari, Mamat Rachmat saat dikonfirmasi mengungkapkan, dalam ekspose bersama dinas-dinas terkait beberapa waktu lalu, peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, bahwa pembangunan pabrik harus dalam kawasan industri. Namun dalam UU tersebut ada pengecualian yaitu usaha industri menengah atau UKM. “Dalam ekspose diizinkannya bukan pabrik tapi gudang. Coba dikonfirmasi ke BPMPT, karena memang banyak industri di Kecamatan Klari tapi masuk gudang bukan pabrik,” pungkasnya. (ian)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template