Tahapan Pembangunan Desa Terhambat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tahapan Pembangunan Desa Terhambat

Tahapan Pembangunan Desa Terhambat

Written By Mang Raka on Rabu, 29 Juni 2016 | 14.30.00

*Komisi A Desa BPMPD Lakukan Pengarahan

KARAWANG, RAKA - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Karawang diminta segera melakukan pengarahan, terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga pihak desa dapat melihat potensi desanya.

Desakan itu dilontarkan Wakil Komisi A DPRD Karawang, Indriyani, kemarin. Selain itu dia juga berharap desa desa yang belum mencairkan dana desanya segera menyerahkan laporan surat pertanggungjawabannya, sehingga tahapan pembangunan bisa dilaksanakan. “Saya berharap segera dicairkan dana desanya. Karena ini sudah menginjak bulan ketujuh tahun 2016,” ujar politisi asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Berdasarkan informasi yang didapat, kata Indri, Kabag Hukum Setda Karawang, Kiki Saubari, sudah mengambil sendiri perbup tentang dana desa  ke Kemenhumham. “Kalau tidak salah perbupnya sudah turun,” imbuhnya.
Indri melihat terlambatnya pencairan dana desa lantaran pihak desa belum menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPj) dana desa periode sebelumnya. Oleh karenanya, para kades harus segera membuat LPj dana desa sebelumnya. Indri sekali lagi menekankan agar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Karawang segera melakukan pengarahan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pihaknya mengaku khawatir banyak kepala desa masih kebingungan melihat potensi desa ataupun pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Oleh karenanya, ia berharap para kades proaktif berinteraksi dengan warganya, untuk mengetahui potensi apa yang layak digali dan dikembangkan. “Kades harus proaktif dan inovatif terhadap potensi desanya,” katanya.
Meski demikian, Indri mengakui jika BUMDes belum ada perbupnya. Sehingga, kedepan perlu regulasi yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes. “Kedepan harus dibuatkan regulasinya. Sebab, BUMDes ini  diharapkan akan mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik itu dalam bidang pertanian, perikanan, industry kecil, dan jenis UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris BPMPD Karawang, Wawan Hernawan, mengungkapkan sedikitnya 297 Desa yang berada di 30 kecamatan di Kabupaten Karawang belum dapat mencairkan dana desa Tahun 2016. Menurut Wawan, pencairan dana desa  belum dapat dilakukan lantaran belum diselesaikannya perbub tentang dana desa.  "Saat ini baru kita ajukan kepada kementerian keuangan perbubnya, jadi perbubnya belum selesai sehingga mereka belum dapat mencairkan,"  kata Wawan.
Dikatakan Wawan, jumlah dana Desa yang akan dikucurkan dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Yakni sebesat Rp 200 miliar.
"Totalnya sebanyak Rp 200 miliar, masing-masing Desa akan terbagi dengan rata-rata Rp 400 sampai Rp 600 jutaan," ungkapnya.
Diketahui, syarat pencairan dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hanyalah menyerahkan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Walikota (Perwali), dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template