Setoran Pajak Banyusari Seret - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Setoran Pajak Banyusari Seret

Setoran Pajak Banyusari Seret

Written By Mang Raka on Senin, 06 Juni 2016 | 12.00.00

DPPKAD dan Kades Saling Tuding

JATISARI, RAKA - Wajib Pajak (WP) warga Desa Balonggandu mengaku kesulitan membayar Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Pasalnya tupi yang biasanya dipegang oleh kordinator PBB kecamatan tidak ada. Hal itu diduga akibat adanya peralihan pengelolaan oleh UPTD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Karawang.
"Adanya UPTD DPPKAD memang saat ini malah jadi penghambat," ujar Kepala Desa Balonggandu Suhana kepada Radar Karawang, Minggu (5/6).
Ia melanjutkan, sebelumnya jika tidak ada tupi di bendahara PBB, maka ada di kordinator kecamatan. Sedangkan sejak dikelola UPTD DPPKAD, manajemennya cenderung tidak tertata dengan rapih. "Akibatnya warga saya mau bayar PBB gak jadi. Karena gak ada tupinya," ujarnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah daerah mengevaluasi kehadiran UPTD baru tersebut. Pasalnya, banyak persoalan yang menjadi penghambat untuk peningkatan pembayaran PBB. Ia juga mengaku merasa malu sebagai kepala desa, jika pembayaran PBB di desanya tidak optimal. Pasalnya anggaran yang masuk ke desa cukup besar. Sehingga harus ada timbal balik dari pemerintahan desa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Kami sebagai kades akan bekerja semaksimal mungkin, agar PBB bisa memenuhi target," ujarnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah daerah tidak menghilangkan kordinator PBB tingkat kecamatan. Karena kalau hanya dikelola oleh UPTD DPPKAD, sampai saat ini belum meningkat signifikan. "Tapi kalau saya lihat, komunikasi dan kordinasinya gak jalan. Antarpihak terkait utamanya pihak UPTD DPPKAD," ujarnya.
Mantan Kordinator PBB Jatisari, Encep Yuyun, mengaku semua yang berkaitan dengan PBB sudah tidak lagi menjadi kewenangannya. Termasuk tupi sudah diserahkan ke bendahara PBB di masing-masing desa, dan dikendalikan oleh UPTD DPPKaD. "Tupi sudah di bendahara. Kebetulan sekarang gak ada kordinator, diganti UPTD," ujarnya.
Lain lagi yang diungkapan Kepala UPTD DPPKAD Wilayah III Rahmat Ibrahim, seusai rapat minggon di Kecamatan Kotabaru, beberapa waktu lalu. Rendahnya kepedulian masyarakat membayar pajak, dianggapnya menjadi biang keladi rendahnya serapan PBB di Banyusari. "Kalau melihat dari realisasi Banyusari ketinggalan yah, mungkin wilayahnya luas dan ada di pedesaan juga. Berbeda dengan desa yang masuk perkotaan, mereka cenderung sudah melek," ujarnya.(zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template