PNS Dilarang Jadi Kepala Madrasah Swasta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PNS Dilarang Jadi Kepala Madrasah Swasta

PNS Dilarang Jadi Kepala Madrasah Swasta

Written By Mang Raka on Senin, 20 Juni 2016 | 19.26.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 tahun 2014, mulai membuat cemas puluhan PNS yang menjadi kepala madrasah swasta.
Pasalnya, dalam peraturan tersebut disebutkan PNS dilarang menjabat kepala madrasah swasta. Tidak itu saja, SK para kepala Madrasah Aliyah (MA) bakal dicabut Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Sedangkan SK kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dicabut oleh Kemenag kabupaten. Bahkan, secara otomatis tunjangan jabatan dan tunjangan lauk pauk juga insentifnya terancam dihapus.
Kepala MA Ghoyatul Jihad Drs Salmon mengatakan, selama ini kepala madrasah adalah PNS yang mengantongi SK dari Kementerian Agama dan diperbantukan (DPK) langsung Kemenag. Namun, setelah turun PMA 29 ini, para kepala madrasah cemas karena SK kepala madrasah akan dicabut. "SK guru PNS hanya untuk di madrasah negeri," ujarnya kepada Radar Karawang.
Ia melanjutkan, yang berwenang mengeluarkan SK dan DPK guru yang diminta yayasan menjadi kepala di madrasah swasta, adalah satuan kerja (Satker) yaitu madrasah negeri. Istilahnya guru madrasah negeri diperbantukan di sekolah swasta. Itupun jika disetujui kepala madrasah negeri. "Kalau dianggap guru PNS masih kurang, maka madrasah negeri berwenang untuk tidak mengeluarkan SK guru PNS menjadi kepala madrasah swasta," katanya.
Tidak itu saja, pencabutan SK ini juga berdampak dihapusnya tunjangan jabatan Rp 700 ribu per bulan, dan Rp 700 ribu untuk tunjangan lauk pauk yang selama ini diterima kepala madrasah swasta. "Kata lainnya, kepala madrasah swasta ditarik lagi ke madrasah negeri. SK nya dicabut. Dan nanti yang berwenang mengeluarkan SK/DPK itu ya madrasah negeri saja atas rekomendasi yayasan. Itupun kalau disetujui, karena di negeri saja banyak PNS kosong," ujarnya.
Kepala MAN Cilamaya Drs Asep Farhan mengatakan, madrasah negeri masih kekurangan PNS. Dari 40 guru, hanya 16 guru yang berstatus PNS mengajar di madrasah yang dipimpinnya. "Kalau melihat kebutuhan, memang PNS di swasta itu harus dikembalikan ke negeri. Urusan DPK saya kira MAN sendiri kurang PNS nya. Bagaimana kita izinkan kalau kita sendiri saja kurang," katanya.
Dulu, kata Asep, guru PNS yang diperbantukan ke swasta diurus Kemenag, tapi sekarang menjadi wewenang satker dalam hal ini madrasah negeri. Hanya saja sebut kepala madrasah asal Plered ini, melihat tingginya kebutuhan guru PNS di negeri, pihaknya tidak akan keluarkan izin DPK. "Di MAN Cilamaya saja, satkernya meliputi 4 madrasah yaitu MA Ashidiqiyah, MA Al Ahliyah Cikampek, MA Al Kausar Sumurgede dan MA Al Kausar Bayur," ujarnya.
Kepala MTs Negeri Cilamaya Syahropi mengaku, sulit bagi MTs negeri memberi izin DPK ke guru PNS untuk diperbantukan sebagai kepala madrasah swasta. "Dulu, madrasah swasta ini jalan sendiri-sendiri termasuk soal laporan. Mungkin dengan PMA ini, akan ada koordinasi intensif lagi," katanya.
Diketahui, PMA No 29 tahun 2014, bab I pasal 1 dan 2 memberi pembatasan sangat jelas, yaitu menegaskan bahwa guru PNS hanya bisa menjabat kepala madrasah di madrasah negeri, dan tidak boleh menjadi kepala madrasah di madrasah swasta.
Tapi bagi guru PNS yang menjabat kepala madrasah sebelum penetapan Pasal 16. PMA No. 29 Tahun 2014 tanggal 15 september 2014, tetap bisa menjalankan tugasnya, selama 3 tahun setelah penetapan pasal 16 ini, yaitu sampai 14 september 2017. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template