Perda Ketenagakerjaan Dibatalkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Perda Ketenagakerjaan Dibatalkan

Perda Ketenagakerjaan Dibatalkan

Written By Mang Raka on Kamis, 16 Juni 2016 | 19.24.00

-Dewan Demokrat Dorong Pemkab Karawang Melawan

KARAWANG, RAKA - Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan kabarnya dibatalkan pemerintah pusat. Perda tersebut merupakan satu dari 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan Presiden Joko Widodo.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Kiki Saubari mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari provinsi, salah satu perda di Karawang dibatalkan. "Katanya Perda Ketenagakerjaan yang dihapus pemerintah pusat," kata Kiki kepada Radar Karawang, Rabu (15/6).
Meski begitu, pihaknya di bagian hukum belum menerima dokumen pembatalan Perda Ketenagakerjaan secara resmi. Namun informasi tersebut sudah diterima melalui Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Untuk dokumen resmi belum kita terima, baru sebatas informasi saja," ungkapnya.
Dikatakannya, dari informasi yang diterimanya, hanya satu produk hukum daerah saja yang dibatalkan pemerintah pusat. Sedangkan perda lainnya, dirinya tidak mendapat informasi. "Untuk yang terkena delete, baru Perda Ketenagakerjaan No 1 tahun 2011 yang include dengan Perbup No 8 tahun 2016," terangnya.
Terkait upaya Pemerintah Kabupaten Karawang, Kiki mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkapkan langkah apa yang akan ditempuh. "Untuk saat ini kita menunggu dokumen putusan dulu, baru setelah itu akan ada kajian dan sikap Pemerintah Kabupaten Karawang," sambung dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi D DPRD Karawang Pendi Anwar mengatakan, jika benar Perda Ketenagakerjaan No 1 tahun 2011 dibatalkan pemerintah pusat, maka Pemerintah Kabupaten Karawang harus melakukan perlawanan. Apalagi, perda yang merupakan inisiatif DPRD Karawang itu diakuinya sudah melalui kajian secara ilmiah, maupun memperhatikan aturan yang ada.
Dikatakannya juga, dengan merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, perda ini tidak diskriminatif. Karena dalam UU Tenaga Kerja ada perihal, selain harus sesuai dengan aturan pusat, juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah. "Nah 60:40 (pekerja lokal dan luar daerah) merupakan kebutuhan daerah untuk mengamankan warganya," beber anggota dari Partai Demokrat itu.
Pendi juga mengatakan, dengan adanya penghapusan atau pencabutan Perda Ketenagakerjaan, bukan berarti perda mengandung unsur diskriminatif. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karawang harus mempertahankannya. "Dewan akan mendorong pemerintah untuk melakukan perlawan sesuai aturan yang ada. Karena perda ini sudah sesuai dan adil bagi penyerapan tenaga kerja di Karawang," terangnya.
Sementara itu, pemerhati ketenagakerjaan Budi Hermawan mengatakan, Perda Ketenagakerjaan dinilainya berbenturan dengan undang-undang yang ada di atasnya. "Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan, dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dilihat dari undang-undang, perda ini sudah berlawanan dengan undang-undang di atasnya," ungkap Budi yang pernah menjabat HRD di salah satu perusahaan besar di Karawang.
Meski begitu disebutkan Budi, jika melihat kondisi Karawang, keberadaan perda ini memang sudah tepat. Namun begitu, keberadaan peraturan daerah tetap tidak boleh berlawanan undang-undang. "Jadi jika Pemerintah Kabupaten Karawang ngotot memperjuangkan perda ini, kemungkinan besar akan kandas dengan acuan tadi, undang-undang yang ada di atasnya," pungkasnya. (dri)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. tidaklah mungkin karena yg ngomong pasti bukan asal asli daerah. contoh kalau indonesia banyak menampung pekerja luar apa gerangan yg terjadi ... perang bisa terjadi .. gapercaya buktikan... karena pengangguran bertambah dan takbisa pulang kalau orang jowo nganggur dikarawang dia bisa pulang. Ayat tersebut yg artinya warga sangat layak bekerja ditempatnya. dan ditempatkan ditempatnya bukan dipekerjakan kenegri / daerah orang.

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template