Laprang Keuangan Purwakarta Wajar Tanpa Pengecualian - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Laprang Keuangan Purwakarta Wajar Tanpa Pengecualian

Laprang Keuangan Purwakarta Wajar Tanpa Pengecualian

Written By Mang Raka on Selasa, 07 Juni 2016 | 14.30.00

PURWAKARTA, RAKA - Hasil pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015, menempatkan Purwakarta bersama 10 kabupaten lain dalam opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pernyataan auditor dalam kapasitasnya sebagai profesional dengan keyakinan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, laporan keuangan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, kalaupun ada kesalahan, dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Pengumuman opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dilakukan oleh Kepala Kantor BPKP Jawa Barat Arman Syifa di Auditorium Kantor BPKP Jawa Barat Jalan Raya Cibeureum, No 50 Kota Bandung hari ini Senin (6/6). Dalam sambutannya, Arman mengucapkan selamat kepada 11 kepala daerah di Jawa Barat yang mendapat opini WTP ini. Dia mengatakan hasil ini merupakan hasil spesial karena tahun ini adalah tahun pertama pemberlakuan sistem akrual, baik secara akuntansi maupun penyajian laporan. “Ini spesial sekali tetapi semua daerah mampu mengikuti. Selamat terutama kepada 11 daerah untuk opini WTP," kata Arman.
Arman menambahkan, masih banyak pihak yang belum memahami opini WTP. Menurut dia, opini WTP merupakan pernyataan profesional seorang auditor atas kewajaran laporan keuangan, WTP bukanlah jaminan keuangan. "Harus diingat oleh semua pihak, WTP ini opini auditor soal valid atau tidaknya itu bukan jaminan sama sekali," kata dia.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang didaulat oleh 10 kepala daerah untuk menyampaikan kata sambutan, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh stakeholder keuangan daerah sehingga sebanyak 11 daerah termasuk Purwakarta mampu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Khusus untuk Purwakarta, dia berbagi, resep tata kelola keuangan yang berbasis pada outcome dan benefit, sehingga setiap pengeluaran dari kas daerah didasarkan pada nilai kegunaan bukan semata dapat di-SPJ-kan atau tidak. “Ini hasil kerja keras semuanya. Khusus untuk Purwakarta kami memadukan aspek infastruktur dan suprastruktur keuangan, sehingga ada keseimbangan antara pola administrasi dan peningkatan aset daerah," jelas dia.
Dalam konteks penyerapan keuangan, sambung Dedi, Purwakarta memiliki angka serapan tertinggi di Jawa Barat, bahkan menurut dia, dalam sistem akrual yang dibangun oleh BPK, Purwakarta termasuk yang minim catatan. "Ini yang tadi saya sampaikan. Infrastruktur digital kami manfaatkan betul untuk menyokong penyerapan anggaran sebagai orientasi suprastruktur yang kami lakukan," pungkasnya.
Adapun 11 daerah di Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP adalah Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. (awk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template