KPK Larang Mudik Pakai Mobil Dinas - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » KPK Larang Mudik Pakai Mobil Dinas

KPK Larang Mudik Pakai Mobil Dinas

Written By Mang Raka on Selasa, 28 Juni 2016 | 17.38.00

-Jika Dilanggar Jabatan Bisa Dicopot

KARAWANG, RAKA - Para pemudik dari kalangan pegawai negeri sipil maupun tim sukses, dilarang menggunakan mobil dinas saat pulang ke kampung halamannya masing-masing. Hukumannya pun tidak main-main. Selain penurunan pangkat, bisa juga dicopot jabatannya.
Dasar hukumnya pun jelas. Selain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja. Juga ada surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik, serta larangan bagi penyelenggara negara dan PNS untuk menerima parcel.
Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Feri Irawan SH mengatakan, mobil dinas boleh atau tidak dipakai mudik masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat. "Masih menunggu surat edaran. Kebijakannya ada di tangan bupati atau sekda," ujarnya kepada Radar Karawang, Senin (27/6) kemarin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang Teddy Rusfendi Sutisna menegaskan jika pejabat tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik. Ia beralasan mobil dinas rawan rusak atau hilang. "Sebaiknya tidak boleh digunakan untuk mudik," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akhirnya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran tahun ini. Selain telah menjadi sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak lama, keputusan Heryawan inipun sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Heryawan mengatakan, dirinya setuju dengan pelarangan mobil dinas tersebut. Larangan mobil untuk mudik inipun telah dilakukan Pemprov Jabar sejak delapan tahun lalu. “Mobil dinas dilarang dipakai mudik, titik,” kata Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (27/6).
Heryawan menjelaskan, kendaraan dinas sejatinya disiapkan khusus untuk keperluan dinas. Sehingga tidak boleh dan tidak etis jika digunakan untuk keperluan pribadi ataupun keluarga, termasuk sebagai kendaraan mudik lebaran. “Kebijakan Menteri PAN RB cocok banget dengan keputusan Jawa Barat. Artinya setiap tahun kita mengimbau agar kendaraan dinas tidak untuk mudik,” katanya.
Oleh karena itu, Heryawan pun meminta para pegawai negeri sipil dan masyarakat lainnya, agar mudik menggunakan kendaraan pribadi dan umum. Dirinya pun mengajak masyarakat agar tidak menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan mudik lebaran. Terlebih, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, pemudik sepeda motor diprediksi melonjak 51 persen atau 10 juta orang. “Demi keselamatan, masyarakat lebih baik memilih kendaraan roda empat, atau kendaraan umum,” pungkasnya. (dri/psn)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template