Karawang Tuan Rumah Hari Krida Pertanian Tingkat Jabar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Karawang Tuan Rumah Hari Krida Pertanian Tingkat Jabar

Karawang Tuan Rumah Hari Krida Pertanian Tingkat Jabar

Written By Mang Raka on Kamis, 02 Juni 2016 | 18.41.00

Lahan Makin Menyusut, Regenerasi Petani Mandek

KARAWANG, RAKA - Ribuan petani yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, mulai hari ini hingga 4 Juni mendatang, dipastikan memadati Kampung Budaya. Hari Krida Pertanian (HKP) Tingkat Provinsi Jawa Barat dihelat di sana.
Ketua Panitia Lokal HKP ke-44 Tingkat Jawa Barat Enjam Djamsir mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang bertemunya para perwakilan petani. Tentunya pada rangkaian acaranya banyak momen penting yang turut menentukan nasib jutaan petani.
Selain melakukan rembuk kaum tani, even ini juga menjadi ajang 'pamer' para petani dari berbagai daerah. Dengan ciri khasnya masing-masing. HKP sendiri, sebenarnya jatuh pada 21 Juni, yang sudah ditetapkan sejak tahun 1973. Namun belakangan, gemanya meredup seiring berkembangnya industrialisasi. Untuk itu, pada kegiatan ini bakal digelar rembug madya Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
Enjam menjelaskan, Jawa Barat merupakan etalase pertanian nasional. Untuk itu, berbagai isu sensitif terkait kelangsungan pertanian seperti alih fungsi lahan, regenerasi buruh tani, status dan jumlah penyuluh pertanian yang belum optimal, hingga pemantapan peran dan fungsi gabungan kelompok tani (Gapoktan), bakal menjadi bahasan penting yang harus dicarikan solisinya.
Pihaknya jelas dia, menaruh harapan besar agar Pemprov Jabar, ikut ambil bagian untuk mengendalikan alih fungsi yang selama ini kurang nampak tapi pergerakannya cukup masif. Sekurang-kurangnya sebut pria berkumis tebal ini, yaitu dengan mendorong setiap kabupaten/kota di Jabar merancang Raperda Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), guna menjamin ketersediaan lahan. "HKP bukan soal rasa syukur dan pesta tani, tapi bagaimana semua petani menyikapi isu-isu strategis yang mengancam pertanian kita di Jawa Barat," ujarnya.
Ketua KTNA Karawang ini juga menyoroti regenerasi petani yang makin langka. Disebutkannya, teknologi pertanian boleh berkembang, namun bukan berarti regenerasi petani andalan terhenti. Dia juga menangkap sinyal, ada gengsi di kalangan anak muda jika bekerja sebagai petani. Mereka lebih tertarik dengan dunia industri yang menawarkan segudang kesejahteraan. Untuk itu, Kementerian, pemrov hingga pemkab harus turun tangan menyelamatkan lahan dan sektor pertanian ini dengan mencetak generasi-generasi tani yang sudah mulai menghkawatirkan. "Sekurang-kurangnya, pengenalan dan sosialisasi masif sedari usia dini di bangku-bangku pendidikan. Mereka harus disadarkan, bahwa jika dikelola dengan baik, pertanian dapat menyejahterakan," tandasnya.
Mantan Kepala Desa balonggandu ini menambahkan,  peran dan fungsi gapoktan juga perlu dipertajam. Karena lembaga ini dibentuk di akar rumput. Misalnya, mereka didorong untuk mengelola kios secara mandiri, menjadi lini 4 distribusi pupuk bersubsidi. Biar alurnya bisa lebih aman. Disamping program-program yang pro petani, baik pelatihan, diklat pertanian maupun sekolah lapangan.
Kepala Badan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Karawang H Nahrowi M Noer berharap, penyelenggaraan HKP di Karawang mampu melahirkan terobosan-terobosan yang berpihak pada kesejahteraan kaum tani. Sejalan dengan kelangkaan buruh tani, menurutnya penyuluh pertanian PNS saat ini, khususnya Tenaga Harian Lepas (THL) Provinsi juga semakin hari semakin berkurang seiring memasuki masa pensiun. Disisi lain, status pengangkatan PNS baru, sampai saat ini belum juga dibuka.
Di Karawang saja sebut Nahrowi, dari 195 Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP), ada sebanyak 75 THL P2BN Provinsi Jawa Barat. Jika melihat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 tentang Kelembagaan Pertanian dan Pembinaan Kelompok Tani, memang angka itu masih belum ideal. Karenanya, dia berharap, momen HKP ini menjadi ajang memecahkan berbagai persoalan pertanian. Terlebih terus Nahrowi, munculnya
UU 23 Tahun 2013, ada klausul fungsi kehutanan yang akan ditarik ke Pemprov dan Perikanan yang akan ditarik ke Pusat, sehingga penyuluh semakin dibutuhkan demi mewujudkan petani-petani cerdas dan menyokong program swasembada pangan nasional. "Insya Allah, dengan rembug madya, setidaknya ada sumbangsih agar membangun pertanian tidak saja secara nasional, sampai tingkat bawah, sampai pada struktur kelembagaannya, HKP harus jadi terobosan pertanian se-Jawa Barat," harapnya. (rud)





Masalah Pertanian di Jawa Barat:

-Pengendalian Alih Fungsi Lahan
-Renegerasi Buruh Tani
-Kurangnya Penyuluh Pertanian
-Dipangkasnya Kelembagaan Tani
-Peran Gapoktan yang Belum Maksimal
-Sarana Prasarana Pengairan yang Rusak
-Harga Jual Hasil Produksi Petani
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template