Jangan Diskriminatif Angkat PNS - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jangan Diskriminatif Angkat PNS

Jangan Diskriminatif Angkat PNS

Written By Mang Raka on Sabtu, 11 Juni 2016 | 16.00.00

-THL Pertanian Tunggu Kejelasan

LEMAHABANG, RAKA - Nasib penyuluh Tenaga Harian Lepas (THL) Pertanian belum menemui titik terang perihal status PNS mereka. Sudah tiga angkatan sejak 2009, pemerintah mengangkat penyuluh pertanian. Namun, pengangkatan itu dilakukan karena penyuluh PNS banyak yang memasuki pensiun. Sayangnya hingga kini status para THL tidak kunjung diseleksi menjadi CPNS. Janji Jokowi yang menargetkan swasembada pangan, kualitas pendidikan dan kesehatan, menjadi harapan. Sebagian berharap dengan adanya Perjanjian Kontrak (P3K) yang bisa mereka kantongi tahun ini.
THP Penyuluh pertanian Kecamatan Lemahabang, Suhada SP mengatakan bagi pejabat fungsional memang ditargetkan prioritas ikuti seleksi CPNS dan P3K. Jika tidak ada aral melintang, kabarnya tahun ini bakal ada seleksi CPNS khusus para THL penyuluh pertanian. Namun bagi yang tidak lolos, masih dijatah seribu P3K.
Bahkan, kriteria P3K ini seleksinya bisa diikuti THL yang sudah memasuki masa pensiun sekalipun. Bahkan, jika lolos menjadi P3K kemudian pensiun, meskipun tidak ada uang pensiun, masih bisa diperbantukan jika dibutuhkan. "Kita mah optimis saja, kalau CPNS gak lolos, katanya masih ada peluang seleksi seribu P3K," tambah dia.
Lebih jauh Suhada menambahkan, pemerintah diminta untuk tidak diskriminatif mengangkat semua angkatan THL dalam tes seleksi tahun ini. Dirinya memang mendapat informasi bahwa sebelum seleksi P3K, pemerintah akan menggelar CPNS terlebih dahulu pada bulan September-Oktober. Sebab khusus pejabat fungsional, CPNS ini tidak berlaku moratorium. Baru kemudian terus Suhada, dilanjut pada seleksi P3K. "CPNS dulu baru P3K," tambah dia.
Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian (Perhiptani) Karawang, Yoyo Sutaryo mengungkapkan informasi yang ia peroleh memang bakal ada seleksi P3K tahun ini bagi para penyuluh THL. Namun itu menjadi wewenang pusat yang mengelolanya. Hanya saja diakui Yoyo, baik PNS maupun P3K sangat dibutuhkan di tengah menyusutnya volume THL akibat banyak yang pensiun. "Iya betul informasinya sih begitu, tapi wewenang pusat yang mengelola jadwalnya," kata dia. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template