Guru Swasta tak Dapat Gaji dan THR - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Guru Swasta tak Dapat Gaji dan THR

Guru Swasta tak Dapat Gaji dan THR

Written By Mang Raka on Senin, 27 Juni 2016 | 15.30.00

-Dana PPMS Belum Juga Cair

TELAGASARI, RAKA - Tidak seperti selogan Pemkab selama ini "Negeri-Swasta Sama Saja". Slogan itu dianggap tidak berlaku dalam penyaluran bantuan subsidi yang digelontorkan Pemkab melalui Program Pendidikan Mutu Sekolah (PPMS). Ketika sekolah negeri sudah lama cair, sekolah swasta justru sedang kelimpungan menggaji guru serta kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Persoalan makin rumit karena PPMS Januari-Juni tak kunjung realisasi, bahkan dana provinsi berupa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), juga tak kunjung dicairkan menjelang akhir Ramadan.
Dikatakan Kepala MA Ghoyatul Jihad Telagasari Drs Salmon mengatakan, uang PPMS sekolah swasta di bulan Januari-Juni memang tidak kunjung cair. Padahal pendandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan beberapa minggu terakhir. Ini, kata dia, jelas mempengaruhi operasional madrasah, terutama gaji guru honorer.
Di sisi lain, jika PPMS tidak kunjung cair, dirinya kebingungan mencari talangan dahulu agar para guru bisa dapat THR. Walau demikian, ia berharap minggu-minggu ini bisa ada informasi pencairan. "Boro-boro buat gaji, kita juga bingung nyari pinjaman juga buat bayar THR, moga cepat cair," kata dia.
Senada dikatakan Kepala SMK Iptek Cilamaya Engkos Kosim, dirinya banyak musyawarah dengan Yayasan kaitan PPMS yang tidak kunjung cair. Untuk menghandelnya, kata dia, harus dicari dana pihak ke 3 terlebih dahulu, terutama untuk membayar THR para guru. Tak jadi soal PPMS kapan pun cair, yang jelas dirinya berupaya agar para guru di akhir tahun ajaran diberikan THR, karena gaji mereka dari PPMS juga macet akibat tak kunjung cair.
Ini berbeda dengan di sekolah negeri, yang rata-rata PPMS dan BPMU sudah cair semua Januari-Juni. Penyekatan ini tambah Engkos, tak cocok dengan jargon Negeri dan Swasta sama saja. Konon sebutnya, PPMS ini kabarnya mau dihapuskan. Entah benar atau tidak, baginya ia menyarankan pemkab lebih saklek menetapkan kebijakan. Tinggal ia memikirkan siswa bakal disubsidi atau tidak oleh pemerintah.
Kalau digantung seperti ini, maka ia meyakini akan berdampak pada hak-hak yang seharusnya diterima para guru. "Negeri-Swasta sama saja, tapi kenapa PPMS negeri cair lancar, sementara di Swasta sampai saat ini tidak kunjung cair? Padahal tidak ada administrasi yang macet," sindir dia.
Senada dikatakan Kepala SMK swasta wilayah utara yang meminta dirahasiakan namanya ini mengatakan, bahwa saat ini banyak guru swasta belum gajian jelang lebaran. Sebagai kepsek, ia prihatin bahwa guru-guru swasta belum dapat gaji. Berbeda dengan PNS selain gaji lancar, mereka juga dapat THR dan gaji ke 13. Dirinya tidak berani mempertanyakan apa alasan pemkab kepada swasta belum juga dicairkan, yang jelas ini harus disegerakan. "PNS mah ada THR dan Gaji ke 13, kita mah boro-boro THR, gajian juga PPMS nya juga belum turun," kata dia.
Berbeda dengan di SMA Negeri yang sudah aman sejak Maret karena PPMS dan BPMU sudah turun. Seperti yang dikemukakan Bendahara SMAN 1 Lemahabang, Jaja Jalaludin S.pd PMMS, sepertinya memang di SMA negeri sudah aman, karena Januari-Juni sudah pencairan. Ia justru sudah menyorokan Laporan Pertanggungjawabannya (LPJ). Sementara yang belum cair di SMA Negeri itu adalah yang BPMU dari Provinsi Jawa Barat. Mengingat hampir semua SMK swasta yang PPMS belum cair, dirinya turut prihatin, dan kondisi emang patut jadi perhatian. "Kita PPMS sudah, yang belum itu BPMU," tandas dia.
Dihubungi, Kabid Dikmen Disdikpora Karawang Nandang Mulyana tidak memberikan balasan saat disinggung belum dicairkannya PPMS di sejumlah SMK Swasta sampai berita ini ditulis. Sementara Kadisdikpora Dadan Sugardan membenarkan bahwa PPMS di SMK Swasta banyak yang belum cair. Namun ia memastikan PPMS yang besarannya Rp 750 ribu persiswa pertahun Januari-Juni ini bisa cair. Alasan lambatnya pencairan, kepala dinas asal Desa Pulomulya Lemahabang ini beralasan bahwa bantuan hibah itu harus penelitian dulu ke propinsi. "Insya Allah minggu-minggu ini, lama ya karena hibah itu harus penelitian dulu ke Provinsi," kata dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template