Gubernur yang Berwenang Cabut Perda - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Gubernur yang Berwenang Cabut Perda

Gubernur yang Berwenang Cabut Perda

Written By Mang Raka on Selasa, 07 Juni 2016 | 15.00.00

KARAWANG, RAKA – Ada anggapan peraturan daerah (Perda) No 1 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan yang berisi kuota mengenai penyerapan tenaga kerja 60 persen untuk daerah dimana perusahaan itu beroperasi, dan 40 persen tenaga kerja luar daerah itu diskriminatif. Karena anggapan itu juga memunculkan rumor, pemerintah pusat akan menghapus perda ini.

Menurut Kadisnakertrans Ahmad Suroti, dia yakin penghapusan perda itu hanya sebatas rumor dan tidak sampai kepada tindakan penghapusan. "Meski Perda No 1 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan termasuk salah satu dari 3000 perda yang bermasalah, saya yakin perda tersebut tidak akan dihapus. Sebab, jika Perda tersebut dianggap bermasalah paling hanya penghapusan beberapa pasal saja," ucap Suroto, kemarin.
Bahkan Suroto optimis, kalau pun itu (penghapusan) terjadi paling dalam bentuk revisi untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat atau propinsi. "Kalau pasal-pasal yang dihapus itu kurang dari 50 persen dari Perda tidak membutuhkan naskah akademik lagi, artinya Perda tersebut tetap digunakan,” tambahnya.
Ahmad Suroto kepada wartawan, mengatakan optimismenya itu, terkait rumor pemerintah pusat akan menghapus perda no.1 tentang tenaga kerja itu. Perda tersebut sebelumnya dikhawatirkan akan mengganggu investasi. Diakuinya, berdasarkan informasi yang beredar setidaknya ada 3000 Perda bermasalah yang rencananya akan dihapus oleh pemerintah. Sebanyak 1500 sudah dihapus, sedangkan sisanya masih dalam proses. “Selama ini kita belum dapat informasi jika Perda No.1 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan akan dihapus. Kalau memang mau dihapus pasti kita diberitahu sebelumnya dan sampai saat ini belum ada,” katanya.
Perda No.1 Tahun 2011 dianggap bermasalah karena ada pasal yang mengatur tentang keharusan setiap perusahaan untuk mempekerjakan 60 persen warga Karawang bekerja di perusahaan tersebut dari jumlah seluruh tenaga kerja yang ada. Sedangkan 40 persen sisanya diperuntukan bagi warga diluar Karawang untuk bekerja diperusahaan tersebut. Perda ini dinilai diskriminatif dan bisa mengancam investasi, sehingga dinilai sebagai Perda bermasalah dan harus dihapuskan. Paling tidak itu disampaikan peneliti KPPOD (komite pemantauan pelaksanaan otonomi daerah), Yudha Prawira, yang menilai Perda No.1 Tahun 2011 bermasalah karena bisa mengganggu investasi dan harus dihapus.
Menurut Suroto pihaknya tidak yakin jika Perda tersebut akan dihapus pemerintah pusat. Meski kewenangan penghapusan Perda ada di pemerintah Propinsi, namun hingga saat ini belum ada arahan dari propinsi terkait rencana penghapusan Perda. “Berdasarkan UU.23 Tahun 2014 kewenangan mencabut Perda di kabupaten adalah Gubernur, namun hingga kini kita belum dapat kabar apa-apa. Bisa saja pemerintah pusat memberikan rekomendasi kepada Gubernur, tapi belum ada kabar mengenai itu,” katanya.
Suroto mengaku dalam Perda tersebut memang ada beberapa pasal yang dipermasalahkan oleh sejumlah pihak. Namun begitu meski ada pasal yang dipermasalahkan, tidak harus  dengan menghapus Perda tersebut. (ops)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. yg ngomong diskriminatip hanyalah orang luar daerah semua negara membatasi tenaga luar. saya harap 10% luar propinsi dan TKA . 30% tangga daerah.

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template