Dana Desa Rawan Dikorupsi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dana Desa Rawan Dikorupsi

Dana Desa Rawan Dikorupsi

Written By Mang Raka on Jumat, 10 Juni 2016 | 15.30.00

-Nyaris tak Pernah Diawasi

CILAMAYA WETAN, RAKA - Bantuan Gubernur (Bangub) dari provinsi senilai Rp 115 juta dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 300-500 juta dari APBD II, pengawasannya justru dianggap lebih ketat ketimbang Dana Desa Rp 400-800 juta pertahun dari APBN.
Selain lebih pencairannya lebih longgar melalui SK Luncuran sampai tahun berikutnya, lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tidak jelas kerjanya ke desa-desa.
Ketika semua dana dibawah kendali Kementrian Desa ini diluncurkan memang sempat membuat cemas para kades karena pengawasannya dipelototi BPK bahkan KPK mengingat uang yang digunakan ialah uang negara. Namun faktanya, realisasi dan pengelolaan duit rakyat itu malah tidak ketat.
Diakui Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Cilamaya Wetan, H Udin Abdul Gani penyuluhan pra pencairan awalnya sering digenjot. Bahkan dalam setiap paparan membuat cemas para Kades karena dana itu dibawah kendali pengawasan BPK dan KPK. Namun, dalam pelaksanaannya, diakui Udin, justru jauh lebih longgar dibanding bantuan lainnya.
Bangub misalnya dari provinsi, dana itu memang jarang diawasi, tapi sering ada pengecekan fisik dari tim provinsi yang harus dipertanggungjawabkan. Begitupun ADD, setiap tahunnya selalu diuji petik Inspektorat Karawang dan setiap porsinya harus dipenuhi.
Namun, semua itu belum nampak kelihatan di dana desa. Selama ini dirinya baru menerima bintek dan bintek saja. Dilain sisi, keberadaan pendamping desa yang masih minim SDM juga belum teratasi. Padahal, pencairan dari tahap 1 sampai 3, bahkan proses BUMDes, diakuinya belumlah sesempurna. Masih butuh arahan dan pengawasan. "Kami akui, pengawasannya memang minim sih, gak seketat BanGub dan ADD. Padahal kan sebelumnya turunnya dana desa ini sempat membuat cemas karena istilah dipelototi BPK dan KPK," tandas dia.
Senada diungkapkan Sekretaris UPK Singaperbangs Kecamatan Cilamaya Kulon Nurhadi SE. Menurutnya jangankan bicara dana desa secara keseluruhan, mengatur sirkulasi keuangan BUMDes saja peluang nepotisme itu sangat terbuka. Sekarang saja terus Nurhadi, dalam satu Desa, UPK dulunya sanggup menyalurkan uang simpan pinjam lebih dari Rp 150 jutaan tiap kelompok, tapi di BUMDes, hanya dijatah Rp 30-40 juta saja. Lantas kepada siapa atau kelompok mana saja yang diberikan pinjaman uangnya. "Kalau Bumdes Rp 30 juta terus dipotong kadesnya Rp 10 juta, sisa Rp 20 Juta, cukup buat apa simpan pinjam segitu?" heran dia. (rud)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. yg namanya uang pemerintah jangan memberi berlebihan tidak berefek kemasyarakat. mau nengok jimmy dedi jujun tapi males ngantuk wa capek

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template