BPS Salah Data, Desa Jadi Sasaran - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » BPS Salah Data, Desa Jadi Sasaran

BPS Salah Data, Desa Jadi Sasaran

Written By Mang Raka on Senin, 13 Juni 2016 | 13.30.00

-Agar Tepat Sasaran, Sensus Harus Libatkan Pegawai Desa

CILAMAYA WETAN, RAKA - Pemerintah ternyata hanya jadi lokasi transitnya distribusi kartu bantuan pemerintah pusat. Data yang diambil Badan Pusat Statistik (BPS) selalu meleset dan kerap membenturkan pemerintah desa dengan warga. Mereka selalu jadi bulan-bulanan masyarakat yang menganggap data hasil BPS tidak valid.
Kepala Desa Cilamaya Kuswaedi kepada RAKA menyebutkan bahwa BPS tak pernah berkoordinasi dengan pemerintah desa tatkala ada penyensusan. Padahal, kata dia, pemerintah desa sebenarnya menjadi benteng awal yang mengetahui persis kondisi masyarakat di akar rumput ketimbang tamu berpakaian sensus.
Begitu pun halnya dengan hasil data yang dikeluarkan kerap memunculkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Entah warga miskin yang tidak terdata, orang mampu yang masuk dalam kategori tidak mampu, serta mendata warga-warga yang sudah meninggal.
Disisi lain, desa hanya menjadi alat untuk membagikan kartu bantuan kepada warga tanpa diberi honor maupun transport anggota linmas. Sementara ketika data BPS tidak valid, pemerintah desa banjir komplain. "Siapa yang didata dan siapa yang dapat bantuan biasanya beda. Validasinya bagaimana? Saat ada komplain siapa yang diserbu, kan pegawai desa bukan BPS," sesal dia.
Lebih jauh mantan Dirut PD BPR BKPD Cilamaya ini menambahkan, kartu-kartu bantuan yang selalu mendapat keluhan dari warga mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), BLSM hingga terakhir Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Data yang disodorkan BPS ke pemerintah pusat justru berbeda dengan di lapangan. Padahal seharusnya pemerintah desa yang membagikannya. Contoh saja, banyak siswa SD, SMP dan SMA yang kurang mampu justru tidak kebagian KIP. Ia juga sulit untuk menjelaskan karena memang urusan data BPS yang bertanggungjawab. Hanya saja dijelaskan dia, selama apapun, jika warga desa masih awam, tetap saja mereka menyalahkan pemerintah desa yang dianggap tak becus bekerja. Makanya dia berharap, tahun-tahun mendatang, sensus BPS bisa melibatkan pegawai desa. Setidaknya, petugas desa cukup diberi uang transport untuk mengantar petugas sensus objek mana saja yang layak dan memenuhi syarat mendapat bantuan. Tidak seperti sekarang yang menurutnya amburadul. "kedepan mah harus berkoordinasi, katanya kan semua program pemerintah itu ingin tepat sasaran, tapi di lapangan akibat pendataan yang gak bener jadinya (ngaco) kesana-kemari," tambah dia. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template