Banyusari Nunggak Pajak Rp 857 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Banyusari Nunggak Pajak Rp 857 Juta

Banyusari Nunggak Pajak Rp 857 Juta

Written By Mang Raka on Rabu, 01 Juni 2016 | 12.00.00

-Setoran PBB Rendah

BANYUSARI, RAKA - Dari lima kecamatan yang masuk wilayah III UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), hanya Banyusari yang tercatat paling rendah menyetor pajak bumi dan bangunan (PBB).
Sekretaris Kecamatan Banyusari H Baehaqi, mengakui setoran PBB Banyusari masih rendah. Hal itu diakibatkan rendahnya komunikasi dan koordinasi berbagai pihak, mulai dari UPTD DPPKAD, kecamatan sampai bendahara desa sebagai ujung tombak penarikan PBB. Bahkan selama dia menjadi sekcam di Banyusari, Kepala UPTD DPPKAD belum pernah ikut hadir di acara minggon tingkat kecamatan. Apalagi minggon tingkat desa. "Jadi harus ada sinergitas. Antara UPTD DPPKAD, dengan kecamatan dan desa. Agar evaluasinya mudah dan langkah-langkah strategisnya bisa dibicarakan," jelas Baehaqi kepada Radar Karawang, Selasa (31/5).
Menurut Baehaqi, sebenarnya pihak kecamatan selalu menyampaikan persoalan PBB di rapat minggon kecamatan. Tetapi karena data secara rillnya belum disampaikan, maka progresnya tidak terlihat. Berbeda dengan teknis pemungutan PBB di tahun sebelumnya, saat belum adanya UPTD DPPKAD. Karena di tingkat kecamatan ada koordinator PBB, maka bisa didorong secara langsung dengan instruksi dari camat. Sedangkan saat ini yang mengendalikan adalah UPTD DPPKAD. "Kami minta kepala UPTD DPPKAD turun. Ikut minggon. Agar bisa sama-sama melakukan evaluasi," ujarnya.
Disinggung mengenai faktor lain, menurutnya tidak ada faktor lain yang menjadi kendala, selain dari komunikasi dan kordinasi. Sedangkan di lapangan, harus ada intensitas penagihan yang lebih sering lagi, sehingga hasilnya bisa maksimal. "Selama ini bendahara PBB juga terus menjalankan tugas, adapun hasilnya seperti apa, itu semua tergantung juga pada tingkat kesadaran masyarakatnya. Karena tingkat kesadaran masyarakat masih cukup rendah," ujarnya.
Dia juga meminta kepada kepala desa agar mengoptimalkan PBB. Karena jika dibandingkan dengan anggaran yang dikucurkan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, nilainya rata-rata cukup besar yaitu kisaran Rp 1,2 miliar per desa. "Jadi kalau PBB nya melempem. Tidak seimbang dengan anggaran yang dikucurkan ke desa," pungkasnya.(zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template