Banyak Nelayan tak Tahu Ada Program Asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Banyak Nelayan tak Tahu Ada Program Asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Banyak Nelayan tak Tahu Ada Program Asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

Written By Mang Raka on Jumat, 10 Juni 2016 | 16.00.00

TEMPURAN, RAKA - Rupanya banyak nelayan tidak paham asuransi yang kini jadi program andalan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hal ini diakui, Ketua Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Karawang Jejen Zaenal Mutakin. Menurutnya, nelayan termasuk dirinya belum tahu persis program asuransi 5000 nelayan meskipun program tersebut sudah diketahui. Namun seperti apa sirkulasi keuangan asuransi dan bagaimana petunjuk teknisnya belum detail diketahui. Termasuk soal metode pembayaran apakah ditanggung setorannya selama- lamanya oleh pemerintah, atau hanya 6 bulan aja. Karena belum jelas, dirinya enggan berkomentar lebih jauh karena khawatir salah bicara. "Nelayan belum faham benar soal asuransi, tapi kalau programnya sudah tahu, mohon lebih sering sosialisasinya," pinta dia.
Lebih jauh ia menambahkan, jika bicara masalah kelemahan asuransi, pasti ada saja. Salah satunya adalah anggaran 5000 nelayan yang dianggap tidak mencukupi kuota nelayan seluruh Karawang,
Agar tak memicu kecemburuan, pemerintah diminta ikut memprogramkan BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua agar agar nelayan punya pesangon khusus. Anggota HNSI lainnya, Miscu mengungkapkan, tidak ada asuransi nelayan yang ditanggung negara, karena yang digulirkan itu adalah berbayar. Ia khawatir, kelemahan setoran sebesar Rp 20.800 itu tidak lancar dan mengganggu klaim asuransinya saat kecelakaan di laut. "Katanya bayar biasa perbulan tuh, gak ada asuransi yang ditanggung negara," tandas dia.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karawang tidak menyangkal jika ratusan nelayan saat ini sudah mendapat perlindungan asuransi dari KKP. "Alhamdulillah di Karawang sendiri mendapatkan kuota untuk 5000 nelayan dalam BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Karawang Hendro Subroto kepada wartawan, kemarin.
Hendro menambahkan, dalam BPJS Ketanagakerjaan tersebut, nelayan akan mendapatkan subsidi pembayaran premi yang ditanggung langsung oleh pemerintah pusat selama satu tahun. Sayangnya, ketika disinggung mengenai besaran asuransi yang dibackup pemerintah, Hendro tidak dapat menyebutkan angkanya. "Kita kurang tahu berapa anggaran pernelayannya yang akan diberikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Kendati demikian Hendra menjelaskan mengenai lamanya waktu pembackupan yang dilakukan pemerintah untuk nelayan. Hendro mengatakan kemungkinan pembayaran akan diberikan selama satu tahun.
Dikatakannya, nelayan yang ingin mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan tersebut harus memiliki KTP asli Karawang. Dari 5.000 nelayan yang dikuota kan oleh KKP, Hendro mengaku telah melakukan verifikasi sebanyak 4.000 nelayan. Sementara total nelayan di Karawang sebanyak 7.000, sisa kouta tersebut kemungkinan tahun depan. "Selama ini banyak juga nelayan yang menetap, tetapi berasal dari daerah lain," terangnya. (rud)
Berbagi Artikel :

1 komentar:

  1. kurasa kalau berbayarnya terlalu berat pasti takan ada yg mau kalau gratis saja saling sikat emerintah yg terhormat jgn kasih kasih bantuan gratis deh gak lucu terkecuali bantuan langsung survei kepenerimanya

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template