Urus CSR dan Limbah, Pemda Offside - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Urus CSR dan Limbah, Pemda Offside

Urus CSR dan Limbah, Pemda Offside

Written By Mang Raka on Senin, 02 Mei 2016 | 18.53.00

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), H Deden Darmansah mengkritik keras program kerja yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Bahkan dia menilai Cellica Nurrachadiana dan Ahmad 'Jimmy' Zamakhsari kurang memahami dasar-dasar ilmu pemerintahan.
"Saya kira karena kekurangpahaman dasar-dasar ilmu pemerintahan, jadi tidak tajam dan ngawur, sebelum terlambat maka sebaiknya bupati dan wakil bupati segera kembali kekhitohnya," tegas H Deden kepada Radar Karawang, Minggu (1/5).
Menurutnya, corporate social responsibility (CSR) itu merupakan kewenangan pusat, kemudian limbah B3 sudah jelas diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009. Seharusnya bupati atau wakil bupati konsentrasi pada 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.  Khususnya pada 6 urusan wajib mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU 9 tahun 2015. "Enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah, pendidikan, kesehatan, PU dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, trantiblinmas dan terakhir sosial," paparnya.
Seharusnya, tambah Deden, 100 hari pemerintahan Cellica-Jimmy konsen pada urusan wajib mutlak yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut. Pertama untuk pendidikan, harus dibenahi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terutama tingkat SLTA negeri, evaluasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SLTA negeri maupun swasta. Khususnya evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN yang jumlahnya sebesar Rp 1,4 juta per siswa,  Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dari APBD I sebesar Rp 200 ribu per siswa dan dana Peningkatan Mutu dan Manajemen Sekolah (PMMS) dari APBD II sebesar Rp 750 ribu per siswa. "Jumlah bantuan per siswa negeri dan swasta mendapat anggaran sebesar Rp 2.350.000 per tahun. Jadi rasanya sudah cukup tanpa bantuan orangtua siswa, kecuali swasta tapi segera evaluasi semuanya," tegasnya.
Ia melanjutkan, bupati harus segera mengeluarkan peraturan bupati (perbup) untuk SLTA negeri, bahwa haram memungut dari orangtua walau dalam Undang-undang Pendidikan Nasional dibolehkan sepanjang dapat dibuktikan dengan defisitnya Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Untuk kesehatan, segera benahi puskesmas, khususnya sinergi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejajarkan puskesmas dengan klinik-klinik swasta lainnya. Untuk pekerjaan umum dan tata ruang, segera tuntaskan jalan antarkecamatan dan jalan antardesa, gunakan Perda tahun jamak. "Jangan ada jalan lingkungan yang becek, segera revisi tata ruang, wajibkan tiap kecamatan memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) leading sektornya Dinas Cipta Karya, jangan mau diatur swasta oleh karenanya pemkab harus tegas mengenai tata ruang," ujarnya.
Sedangkan untuk perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kata Deden, buat rumah layak huni secara massal, pikirkan juga mereka yang tinggal di tanah-tanah negara, buat wong cilik bisa hidup prospektif, buatkan OPD yang khusus membidangi perumahan dan buka seluas-luasnya perumahan sederhana. "Berkaitan dengan trantiblinmas, benahi kondisi pasar dan terminal, kuatkan peran Satpol PP, kuatkan KOMINDA, semua harus tentram, tertib agar rakyat merasa terlindungi," ujarnya.
Dan untuk urusan sosial, lakukan inventarisir setajam mungkin jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, sisir tanpa kecuali mereka yang miskin, anak jalanan, gepeng dan lain-lain, buat program penyelesaiannya. "Sidak ke pabrik sesungguhnya di luar urusan wajib. Dari tiga hal yang fokus perhatian dalam sidak, hanya satu yang menjadi urusan wajib pemkab, tapi itupun bukan urusan wajib mutlak yakni ketenagakerjaan, sementara CSR dan limbah B3 itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat," jelasnya.
Untuk CSR, Pemkab Karawang berwenang hanya pada BUMD milik pemkab, sementara limbah B3 lebih kepada pelaksanaan UU 32 tahun 2009 tentang LH. Dorong Polres untuk melaksanakan sanksi pembuangan limbah B3. Kemudian khusus ketenagakerjaan hati-hati dengan Perda 1 tahun 2011, jangan sampai diskriminasi dan atur sanksi tegas di dalamnya. "Limbah ekonomis bukan menjadi kewenangan pemkab. Jika pemkab berminat juga maka buatkan BUMD yang berorientasi pada limbah ekonomis, jika pemkab masuk ke wilayah limbah ekonomis maka itu offside namanya," ungkapnya.
Kaitan dengan CSR, menurut Deden, pemkab seharusnya memberesi dulu CSR PDAM Karawang. Jangan sampai istilah kuman di seberang lautan nampak, tapi gajah di kelopak mata tidak nampak terjadi pada Pemkab Karawang. "Sudahlah, saya sarankan bupati dan wabup kembali pada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU No. 2 tahun 2015 dan UU no. 9 tahun 2015. Jangan keluar dari rel itu agar semua lebih terarah dan tidak ngaco," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Ahmad 'Jimmy' Zamaksari mengatakan, selama ini perusahaan banyak melakukan kebohongan yang merugikan masyarakat Karawang. Penyaluran dana CSR kepada masyarakat Karawang direkayasa, seakan-akan mereka sudah melaksanakan kewajibannya dalam penyaluran CSR. Padahal setelah dilakukan pemeriksaan terbukti banyak pelanggaran. Kkedepan, kata Jimmy, Pemkab Karawang akan membuat program CSR dan akan menawarkan kepada perusahaan. Sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian akan menjadi prioritas dan perusahaan tinggal memilih program yang akan diberikan CSR nya. “Nanti ada sekolah yang harus dibangun atau saluran irigasi yang rusak. Silahkan perusahaan memilih yang mana yang mau disalurkan. Tidak seperti sekarang mereka berbuat semaunya,” katanya.
Jimmy menjelaskan, 100 hari kerja pemerintahan Cellica-Jimmy antara lain fokus membenahi CSR dan tenaga kerja. Dua hal ini merupakan janji politik yang harus diwujudkan dalam 100 hari pemerintahannya. Perusahaan tidak hanya berbohong soal CSR, masalah tenaga kerja juga harus jadi perhatian mereka. “Makanya dua hal ini sekarang kita akan benahi dan diharapkan perusahaan bisa memaklumi dan mentaatinya,” katanya.(zie/rk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template