Tiga Jenazah TKI Telantar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Tiga Jenazah TKI Telantar

Tiga Jenazah TKI Telantar

Written By Mang Raka on Senin, 30 Mei 2016 | 12.00.00

-Kematian Warga Jatisari Masih Misterius

CIKAMPEK, RAKA - Kontribusi buruh migran terhadap pembangunan sudah tidak diragukan. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat devisa dari TKI ratusan miliar rupiah.
Namun, apa yang mereka terima dari negara ketika para buruh migran tertimpa musibah? Untuk mengurusi jenazah mereka pun pemerintah tidak mampu. Karena banyak dari mereka akhirnya dikubur di negara tempat mereka bekerja. Pemerhati buruh migran, H Nanang Komarudin, menilai pemerintah daerah tidak mampu mengurus persoalan TKI yang meninggal dunia di luar negeri. Penyebabnya karena pemda tidak memiliki lembaga khusus yang menangani persoalan TKI, sehingga banyak kasus yang tidak bisa dikawal. "Data yang saya dapat, di tahun 2016 ini sudah ada 3 TKI yang meninggal dunia di luar negeri. Tapi semua jenazahnya belum bisa dipulangkan," ujar pemerhati buruh migran, Nanang kepada Radar Karawang, Minggu (29/5).
Ia melanjutkan, tiga orang tersebut adalah warga Desa Sindangmukti Kecamatan Kutawaluya, kedua warga Cilamaya Wetan dan ketiga warga Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Imas Nurbaeti binti Kana Jumad. Semuanya tidak jelas bagaimana proses pengurusan jenazahnya. Pemda Karawang yang seharusnya mengawal juga tidak bisa berbuat banyak. "Pemda bisa membentuk komisi PKP4 TKI (Pusat Kegiatan Pembinaan, Penempatan, Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia) dengan ketentuan teknis yang telah diatur pada Perbup No 51 tahun 2013. Tapi saat ini tiba-tiba Disnaker membekukan PKP4 TKI," jelasnya.
Menurutnya Disnaker tidak memiliki lembaga teknis untuk menjalankan tugas dalam mengurus TKI. Utamanya TKI yang bermasalah di luar negeri. Baik TKI yang resmi maupun tidak resmi. Karena harus disampaikan, tambah Nanang, banyak persoalan yang sebenarnya luput dari ketentuan yang ada. Seperti persoalan perpanjang menjadi TKI yang tidak prosedural. Karena kontraknya 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun yang bersangkutan tidak pulang. Alhasil, dokumennya jadi tidak resmi, karena melebihi kontrak. Tapi kemudian terjadi persoalan seperti meninggal dunia, atau penyiksaan yang dilakukan oleh majikan. Jika terjadi persoalan seperti itu, maka pemda harus kooperatif mendorong kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Jadi memang harus dikawal betul. Kayak keluarga TKI yang di Cilamaya. Tahu-tahu didatangi pihak Kemenlu. Dan memaksa agar pihak keluarga menandatangani suarat yang isinya agar jenazah dimakamkan di luar negeri," jelasnya.
Padahal, tambah Nanang, seharusnya saat ada persoalan tersebut, pihak Kemenlu harus berupaya sekuat tenaga membela warganya. Sekalipun dokumen resminya sudah kadaluarsa. "Kami minta ke pemda agar komisi PKP4 TKI Kembali diaktifkan," pungkasnya. (zie)

Tiga Jenazah TKW yang Telantar
Nurhela
Warga Kecamatan Banyusari
Jenazah dibiarkan telantar di Yordania

Imas Nurbaeti
Warga Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari
Jenazah dibiarkan di Arab Saudi

Uun Maryani
Desa Sindangmukti, Kecamatan Kutawaluya
Dikabarkan meninggal di Hayel Riyadh sejak tahun 2012.


Aliran Devisa TKI
Tahun 2012
Rp 340 miliar

Tahun 2013
Rp 450 miliar

Tahun 2014
Rp 315 miliar
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template