Tarif Debt Collector Rp 1,5 Juta per Unit - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tarif Debt Collector Rp 1,5 Juta per Unit

Tarif Debt Collector Rp 1,5 Juta per Unit

Written By Mang Raka on Kamis, 19 Mei 2016 | 19.09.00

- Tarik Motor Pelanggan Perusahaan Leasing

PURWAKARTA, RAKA - Pemda Kabupaten Purwakarta didesak untuk melakukan audit terhadap perusahaan leasing kendaraan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pasalnya perusahaan-perusaan kredit kendaraan yang ada di Purwakarta tersebut dianggap banyak yang melanggar prosedur. Perusahaan leasing ini ini diduga telah berkerjasama dengan sejumlah preman untuk melakukan penarikan kendaraan secara paksa dan sewenang-wenang.
Para preman yang sering dikenal dengan sebutan debt collector itu merajalela di Kabupaten Purwakarta. Tindak tanduk mereka yang sewenang-wenang dianggap meresahkan, karena melakukan pengambilan kendaraan di jalan. Padahal, perbuatan tersebut dinilai sudah menyalahi hukum. Usut punya usut para preman tersebut ternyata mendapat upah dari perusahaan leasing Rp 1,5 juta, untuk penarikan satu unit kendaraan roda dua. Bayaran yang diterima debt collector dari perusahaan leasing tersebut terungkap berdasarkan pengakuan salah seorang pegawai dari perusahaan lesing WOM Finance Purwakarta bernama Hilman. Dia mengakui melakukan kerja sama dengan orang di luar perusahaannya untuk mengambil unit kendaraan yang menunggak dibayar. "Setiap satu unit kendaraan roda dua kami memberikan upah sebesar Rp 1,5 juta (kepada  debt collector). Mereka (debt collector) itu tim di luar perusahaan kami," kata Hilman, kepada wartawan, Rabu (18/5).
Perusahaan leasing ini seakan tidak peduli akan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya lebih memilih melakukan tindakan membayar preman untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menunggak bayar kredit. Alasanya karena lebih mudah dan efesien. "Ya, perusahaan kami punya aturan sendiri. Silahkan kalau masyarakat mau lapor polisi," tegas Hilman menangtang.
Terkait persoalan ini, awak media belum mendapat tanggapan resmi dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Namun Kapolres Purwakarta AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko angkat bicara. Dia mengungkapkan, cara yang dilakukan perusahaan laesing dengan membayar preman untuk melakukan pencabutan kendaraan yang menunggak membayar kredit sangat tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut bisa masuk pada ranah pelangaran pidana. "Kami pun beberapa waktu lalu sudah menangkap tiga orang debt collector. Ya, penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Makanya tidak dibenarkan," katanya.  
Menurut dia, terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. “Penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak pengadilan. Dengan peraturan fidusia tersebut, pihak leasing atau kreditur tidak boleh meminta paksa melalui jasa debt collector,” kata Kapolres.
Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan oleh pihak pengadilan, pihak pengadilan memberikan denda kekurangan pembayaan kredit motor tersebut. Dia menambahkan, apabila masih ada debt collector yang mengambil paksa kendaraan bermotor di jalan, mereka dapat dikenakan pasal 365 KUHP tentang perampasan. “Meminta paksa kendaraan bermotor di jalan merupakan tindak kekerasan atau perampasan, mereka bisa diancam pasal 365 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara,” pungkasnya. (awk)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template