Selidiki Pemotongan Gaji PNS - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Selidiki Pemotongan Gaji PNS

Selidiki Pemotongan Gaji PNS

Written By Mang Raka on Senin, 09 Mei 2016 | 13.00.00

- Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

PURWAKARTA, RAKA – Dugaan pemotongan seluruh gaji PNS bulan ini yang terjadi di Purwakarta, terus mengemuka. Aparat penegak hukum diminta turun tangan. Apalagi pemotongan gaji PNS ini, karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengendus aroma korupsi pada pemberian tunjangan hari raya (THR) 2015 lalu oleh pemkab kepada para PNS.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Purwakarta, Nanang Purnama menilai, masalah ini seharusnya tidak terjadi bila pemangku kebijakan berani bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Nanang juga berharap, pihak aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki masalah tersebut, karena disinyalir ada dugaan korupsi sehingga uang THR 2015 yang digelentorkan pemerintah menjadi temuan BPK dan harus dikembalikan ke kas negara. “Dugaan indikasi korupsinya kan sudah jelas, apalagi nilainya mencapai milyaran bila dikalikan jumlah yang harus dikembalikan ke kas negara,” ujar Nanang.
Baik kepolisian maupun kejaksaan, diharapkan secepatnya turun tangan, jangan hanya menjadi penonton atas terjadinya temuan BPK RI tersebut. Dampaknya sudah jelas dari temuan itu, akhirnya seluruh PNS gajinya dipotong langsung. “Kami selaku masyarakat Purwakarta ingin menyaksikan sejauh mana penegak hukum dalam menyikapi permasalahan tersebut,” paparnya.
Diberitakan sebelumnya, momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei di Kabupaten Purwakarta, justru menjadi pil pahit bagi para guru PNS karena harus mengembalikan uang THR yang pernah diberikan Pemda Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 lalu karena terindikasi berbau korupsi berdasarkan temuan BOK, Tak hanya PNS yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), PNS struktural lainya di Kabupaten Purwakarta juga mesti mengembalikan uang tunjangan tersebut. Bahkan, dikabarkan uang tunjangan bagi para PNS di Kabupaten Purwakarta tersebut senilai Rp 8 miliar. "Ia, ini saya harus mengembalikan THR waktu lebaran, katanya harus Rp 800 ribu," kata salah satu guru PNS di Nagri Kaler, yang namanya tidak mau dikorankan.
Terpisah, Kepala Disdikpora Kabupaten Purwakarta, Rasmita, membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, PNS di Kabupaten Purwakarta, termasuk PNS tenaga pengajar memang mendapatkan tunjangan menjelang lebaran. Namun belakangan, tunjangan tersebut dinilai BPK telah menyalahi ketentuan. Alhasil, para PNS harus mengembalikan uang tunjangan tersebut. "Jika dihitung, untuk PNS di Disdikpora jumlah pengembaliannya sekitar Rp 4 miliar," kata Rasmita, saat ditemui di kantornya.
Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara mendasar terkait masalah tersebut. Yang jelas, kata dia, ketentuan BPK harus dijalankan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
"Mungkin niat Pak Bupati bagus, tapi ternyata malah jadi seperti ini. Ya mau gimana lagi," ujar dia.
Sementara, Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat mengatakan, pihaknya tidak mengetahui permasalahan pengembalian uang THR yang diberikan pada PNS Purwakarta pada hari raya tahun lalu tersebut. "Itu domainnya eksekutif, sampai hari ini, kita belum menerima LHP BPK yang ramai diperbincangkan, silahkan dikonfirmasi pada pihak terkait," kata Sarif.
Menurut politisi golkar ini mengatakan, bahwa dalam konteks payung hukum, DPRD Purwakarta belum pernah membuat aturan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan THR untuk para PNS yang ada di Kabupaten Purwakarta. "Kita bicara normatif saja, segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan publik, idealnya harus dibicarakan dulu dengan legislatif," ujarnya. (ps/adw/awk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template